Bupati Blora Dorong Digitalisasi Di Lingkungan Pemkab Blora

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Bupati Blora, Arief Rohman mendorong diterapkannya digitalisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora. 

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi akhir bulan dengan Perangkat Daerah dan Camat se-Kabupaten Blora, di Ruang Pertemuan Setda, Senin (31/1/2022).

“Terkait dengan digitalisasi, e-office dan sebagainya, beberapa saya lihat OPD sudah menerapkan TTE ini saya harap ini nanti bisa dilkakukan OPD lainnya” ucap Bupati. 

Bupati menargetkan agar command center segera terealisasikan di Bulan Februari ini termasuk adanya kanal aduan online.

“Command center kalau bisa Februari akhir itu sudah bisa di launching. Tolong Kominfo dengan Prokompim untuk merumuskan aduan yang online juga melalui medsos dan sebagainya untuk menjadi perhatian," terangnya. 

Bupati berharap pada tahun ini Kabupaten Blora bisa kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Ini mohon untuk menjadi catatan dan perhatian kita. Selain itu, untuk adminstrasi semua tolong disiapkan di 2021, kita menyongsong untuk 2022," ujarnya. 

Inspektur Daerah Kabupaten Blora Drs Sugiyono turut memaparkan hasil survei Ombudsman terkait penilaian kepatuhan standar pelayanan publik. 

Bupati pun akan terus mendorong jajarannya dalam meningkatkan standar dan kualitas pelayanan menjadi lebih baik.

“Kalau perlu belajar kepada kabupaten yang peringkat atas, biar kita tahu bagaimana mereka bisa meraihnya, dan kita bisa belajar dari itu,” ucapnya. 

Bupati juga menyampaikan beberapa arahan kepada seluruh perangkat daerah dan camat untuk segera melakukan percepatan. 

Pihaknya juga meminta kepada Sekda untuk membuat perencanaan terkait penyerapan anggaran, sehingga dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati berharap mulai bulan januari ini agar kegiatan-kegiatan yang ada untuk bisa segera dilakukan percepatan. 

“Saya berharap kegiatan yang ada di OPD masing-masing  anggarannya jelas, sasaranya jelas, dan target berapa persen harus jelas” ungkapnya. (kim)