Bupati Sukoharjo Etik Suryani Canangkan RKPD 2023 sebagai Tahun Inovasi Bagi Pemerintah Daerah

TRIBUNJATENG.COM, SUKOHARJO – Bupati Sukoharjo, Etik Suryani membuka acara forum konsultasi publik penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati, Agus Santosa; Sekda, Widodo, dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun," ucap Etik beberapa waktu lalu.

Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, lanjut Etik, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Menurutnya, pelaksanaan forum konsultasi publik ini pada hakekatnya merupakan mandat dan pelaksanaan dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Permendagri tersebut mengamanatkan, dalam rangka penyiapan kebijakan pembangunan tahunan daerah yang akan dirumuskan dalam RKPD.

Prosesnya tersebut dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah, untuk memperoleh masukan dan saran terhadap kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Dengan demikian, lanjut dia, forum konsultasi publik merupakan sarana rembug bareng terhadap berbagai permasalahan yang ada di daerah dan merumuskan kapasitas yang harus dilakukan pemerintah maupun masyarakat.

Hal itu untuk mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

Capaian kinerja pembangunan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 menunjukan progres yang menggembirakan.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa capaian indikator makro pembangunan yang ada. 

Data tahun 2021 menunjukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo sebesar 77,13 persen.

Angka tersebut lebih tinggi dari angka provinsi dan nasional bahkan terbaik nomor satu se Jawa Tengah untuk tingkat kabupaten.

Tingkat pengangguran terbuka 3,32 persen terbaik ketiga se Provinsi Jawa Tengah dan angka kemiskinan meskipun ada kenaikan sebesar 0,5 persen dari 7,68 persen di tahun 2020 menjadi 8,23 persen di tahun 2021.

Capaian tersebut masih rendah bila dibandingkan capaian kabupaten atau kota di wilayah Solo Raya serta provinsi dan nasional.