Berita Kudus

Sistem Digital Kurangi Tumpukan Berkas

Rencana digitalisasi sistem kepegawaian oleh BKPP Kudus untuk mengurangi tumpukan berkas.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Rifqi Gozali
Plt Kepala BKPP Kudus, Putut Winarno 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Rencana digitalisasi sistem kepegawaian oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kudus selain untuk mempermudah para Aparatur Sipil Negara (ASN) juga untuk mengurangi tumpukan berkas.

Pasalnya, saat ini tumpukan berkas kepegawaian di kantor BKPP saat ini sudah penuh.

Pelaksana Tugas (Plt) BKPP Kudus, Putut Winarno mengatakan, perlu adanya pembenahan dalam sistem kepegawaian.

Selain karena saat ini sudah sangat familiar dengan dunia digital, tumpukan berkas juga sudah berjejal di setiap sudut kantor BKPP.

“Tahun ini mengusung digitalisasi, untuk menata arsip-arsip kepegawaian. Semula dalam bentuk berkas fisik, akan dijadikan arsip online,” kata Putut.

Terkait rencana sistem digital, pihaknya sudah menyusun konsep membuat aplikasi yang servernya nanti bekerjasama dengan Dinas Kominfo Kudus. Sementara untuk rencana pengembangan pihaknya melibatkan tim internal.

“Harapan ke depan tidak perlu menggunakan berkas manual. Aplikasi ini nantinya bisa untuk mengakses pengajuan cuti, kenaikan pangkat, izin belajar, diklat dan sebagainya. Apa yang ada di dalam aplikasi bisa diakses seluruh pegawai,” kata dia.

Aplikasi yang akan dikembangkan itu nantinya dinamakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg), pemutakhiran Simpeg menjadi salah satu poin untuk menyempurnakan data kepegawaian. Manfaatnya lebih cepat proses, Simpeg diupdate masing-masing ASN.

Putut menjelaskan, pegawai memiliki akun untuk bisa mengakses Simpeg. Semakin simple dan harus melek teknologi.

“Tinggal klik kirim ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Yang kami butuhkan saat ini merancang dan membangun aplikasi. Efektif, efisien dan banyak manfaat. Kami sudah ada IT yang nantinya mengoperasikan aplikasi Simpeg tersebut,” kata dia.

Ia menambahkan, target pertengahan tahun 2022 ini aplikasi Simpeg ini bisa terEalisasi karena sudah mengajukan konsep ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena nanti akan terintegrasi langsung ke pusat.

Integrasi ini misalnya untuk kepentingan tanda tangan elektronik.

Sekarang zamannya teknologi atau digitalisasi harus dimanfaatkan dengan benar.

Dia berujar, justru lebih simpel, hemat anggaran karena tidak perlu mengeluarkan kertas. Semuanya serba daring dan seluruh pegawai bisa mengaksesnya.

“Ya termasuk PPPK, jadi tidak hanya PNS. Wajib mengisi data atau akun dan setiap kali ada perubahan data diri bisa langsung diperbarui,” katanya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved