Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko : Istana Akan Evaluasi Pengerahan Polisi

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA --  Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pemerintah akan mengevaluasi pengerahan aparat polisi ke Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Moeldoko tak memberi keterangan detail soal evaluasi yang dimaksud. Ia pun tak memastikan apakah akan ada penarikan pasukan dari Wadas.

"Semua akan dievaluasi. Terima kasih," kata Moeldoko lewat pesan singkat, seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (9/2).

Moeldoko juga merespons tudingan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) soal keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam pengerahan pasukan ke Desa Wadas.

Ia berkata pembangunan di Desa Wadas dilakukan untuk masyarakat. Mantan Panglima TNI itu meminta semua pihak melihat dari sudut pandang yang lebih luas.

"Semuanya perlu dilihat secara jernih agar tidak bias dari kondisi yang sesungguhnya. Pembangunan pastinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan itu tujuan akhirnya," ujarnya.

Sementara itu, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) mencolek Presiden Joko Widodo lewat Twitter terkait pengerahan aparat ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Gus Mus tak menyampaikan apapun dalam tweet tersebut, kecuali emoji bernada sedih.

"Pak @jokowi " demikian dikutip dari cuitan Gus Mus, Rabu (9/2).

Tidak Ada Pelanggaran

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan penolakan sebagian masyarakat Wadas terhadap rencana penambangan batu andesit tak berpengaruh secara hukum.

"Saya ingin tegaskan penolakan sebagian masyarakat itu tidak akan berpengaruh secara hukum karena tidak ada pelanggaran hukum pada rencana pembangunan atau penambangan batu andesit di Desa Wadas ini," ungkap dia, dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (9/2).

"Karena sebagian warga yang menolak sudah pernah mengajukan gugatan ke PTUN hingga putusan Kasasi di tingkat MA yang semuanya gugatan itu ditolak," lanjut dia.

Mahfud melanjutkan program pemerintah ini "sudah benar sehingga kasusnya sudah lama inkrah atau berkekuatan hukum tetap."

Termasuk dalam hal lingkungan. Mahfud mengatakan tak ada masalah.

"Demikian pula instrumen yang disebut analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal sudah terpenuhi, tidak ada masalah di sini, yang dilanggar."

Sebelumnya, sejumlah warga menolak pengukuran tanah di Wadas untuk Bendungan Bener dan penambangan batu andesit.

Sementara itu, seorang warga yang enggan disebutkan, menyampaikan bahwa desanya masih dijaga aparat.

"Situasi saat ini masih seperti tadi, belum aman masalahnya di setiap titik pintu masuk Desa Wadas dan di titik-titik tertentu masih dijaga oleh aparat," ujarnya, Rabu (9/2) sore.

Seorang warga lain bahkan mengungkapkan dirinya masih bersembunyi dan tidak berani keluar rumah.

Tidak hanya dirinya, beberapa warga juga bersembunyi jauh dari rumahnya dan belum kembali hingga sore.

"Iya (saya) sembunyi di rumah. Dan ada yang sembunyi entah di mana belum balik sampe sore ini," papar warga tersebut.

Akibat penjagaan ketat pihak kepolisian, warga Desa Wadas pun kesulitan untuk mendokumentasikan dan bertukar kabar dengan keluarga dan teman-temannya yang lain.

Meski demikian, saat ini terlihat jumlah aparat sudah berkurang, walaupun sejumlah anggota kepolisian tampak berjaga di lokasi. (cnn/aji)

Baca juga: Layani Ekspor Bra Dari Batok‎ Kelapa Sampai Jamaika

Baca juga: Slamet Subekti Donor Darah Sejak Umur 20 Tahun, Total Sudah 120 Kali, Badan Bugar di Usia Senja

Baca juga: Kesaksian Karyawan Grand Kemang Hotel saat Briptu Christy Ditangkap, Check-in Atas Nama Orang Lain

Baca juga: BREAKING NEWS : Kecelakaan Beruntun di Mlonggo Jepara Terekam CCTV, Ini Penuturan saksi Mata