Konflik Wadas
Pernyataan Tegas Quatly Alkatiri : Jangan Ada Pihak yang Memprovokasi Wadas Purworejo
Pemerintah hendaknya membangun cara yang solutif terhadap konflik pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Purworejo.
Penulis: hermawan Endra | Editor: galih permadi
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah hendaknya membangun cara yang solutif terhadap konflik pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Purworejo.
"Semua pihak hendaknya duduk bersama demi kemajuan Desa Wadas, jangan ada pihak-pihak yang memprovokasi demi kesejahteraan masyarakat”, tutur Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Quatly Alkatiri.
Bendungan yang menjadi salah satu 65 proyek strategi Nasional (PSN) yang 14 di antaranya ada di Jawa Tengah menghebohkan jagad media.
Pembangunan Bendungan Bener dengan total luas lahan berdampak 5.174 bidang pada 2 Kabupaten yakni Kabupaten Purworejo 3.574 Bidang atau 425,098 Ha dan Kabupaten Wonosobo 1.010 Bidang atau 131,244 Ha.
Selain itu, ada pula tanah milik perhutani sebanyak 40,54 Ha yang sudah selesai proses pelimbahannya.
Konflik bermula ketika 424 warga yang memiliki hak atas tanah memiliki sikap yang berbeda atas pembangunan Bendungan Bener dan Tambang Andesit di Desa Wadas.
Sebanyak 300 warga setuju dan 124 warga menolak pembangunan tersebut.
Penolakan terjadi karena kekhawatiran terjadi kerusakan lingkungan dan kehilangan penghasilan.
Sebagai penunjang PSN Bendung Bener, yang akan dijadikan quarry batu andesit sebagai material Bendungan, jumlah yang terdampak 380 orang, jumlah Bidang 617, jumlah Bidang yang disetujui 346, jumlah bidang yang tidak disetujui 98, jumlah Bidang yang netral 173.
Sebaliknya Pemerintah menjanjikan bahwa pembangunan akan berdampak pada terpenuhinya kebutuhan irigasi 15.519 Ha meliputi Kecamatan Guntur, Penungkulan, Kedungputri, Boro, Mranti, Jrakah, Loning dan Krangilan.
Tidak hanya itu, Pemerintah juga menjanjikan 1500lt/dtk air untuk Kabupaten Purworejo, Kebumen dan kulonprogo dan pembangunan PLTA 6 Mega Watt.
Atas konflik yang terjadi di tengah-tengah warga Desa Wadas, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan POLDA Jawa Tengah telah meminta maaf atas insiden tersebut.
Komnas HAM dan Pemerintah Jawa Tengah telah memfasilitasi dialog bersama warga pro, kontra, LSM, POLDA, DPRD Jawa Tengah (Komisi D) dan pihak-pihak terkait lainnya.
(*)
