Bappebti Awasi Ketat Perdagangan Kripto

setiap produk aset kripto harus didaftarkan ke Bappebti. Yang tidak sesuai dengan peraturan tidak dapat diperdagangkan di Indonesia.

Editor: Vito
PEXELS/WORLDSPECTRUM/Kompas.com
Ilustrasi bitcoin, aset kripto, Cryptocurrency Ethereum. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memperketat pengawasan perdagangan aset kripto.

Plt Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, setiap produk aset kripto harus didaftarkan ke Bappebti, sehingga jenis aset kripto yang tidak sesuai dengan peraturan tidak dapat diperdagangkan di Indonesia.

“Aset Kripto baru yang akan diperdagangkan terlebih dahulu harus didaftarkan kepada Bappebti melalui calon pedagang fisik aset kripto yang sudah terdaftar, untuk dilakukan penilaian berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Penetapan aset kripto dilakukan melalui metode penilaian Analytical Hierarchy Process (AHP) yang memiliki beberapa kriteria penilaian," katanya, Senin (14/2).

Menurut dia, Bappebti telah mengeluarkan Peraturan Bappebti No. 8/2021, di mana dalam regulasi itu disebutkan syarat aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di dalam negeri mengacu pada Peraturan Bappebti No. 7/2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Saat ini, Wisnu menuturkan, Bappebti telah menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, sehingga pedagang aset kripto hanya dapat memperdagangkan jenis aset kripto yang sudah ditetapkan oleh Kepala Bappebti.

“Diharapkan masyarakat dapat berinvestasi pada koin atau jenis aset kripto yang telah ditetapkan pada Peraturan Bappebti tersebut,” ujarnya.

Terkait dengan aset kripto Indonesia buatan anak bangsa, pada prinsipnya Wisnu melihat sebagai hal positif. Sepanjang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, aset kripto buatan dalam negeri dapat diperdagangkan.

Ia pun mengimbau masyarakat memahami terlebih dahulu mekanisme dan risiko sebelum memutuskan berinvestasi aset kripto.

“Masyarakat juga harus memastikan jenis aset kripto yang secara legal telah ditetapkan oleh Bappebti, dan dipastikan diperdagangkan pada calon pedagang fisik aset kripto yang telah memiliki tanda daftar dari Bappebti," paparnya.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Tirta Karma menyatakan, kripto yang disahkan di Indonesia bukan sebagai alat pembayaran, melainkan berperan sebagai komoditi.

Sehingga tidak ada potensi untuk merusak stabilitas keuangan, dan sesuai dengan UU No. 7/2011 tentang mata uang bahwa alat pembayaran yang sah di dalam negeri adalah rupiah.

"Sehingga sistem keuangan nasional tetap menggunakan rupiah. Aset kripto di dalam negeri dikategorikan sebagai komoditi sesuai UU No. 10/2011 tentang perdagangan berjangka komoditi,” tuturnya.

Tirta menjelaskan, sebagai komoditi untuk investasi, tiap aset kripto mempunyai karakter berbeda fluktuasinya. "Maka kami menetapkan jenis aset kripto yang layak diperdagangkan yang sudah dilakukan penilaian sesuai ketentuan Peraturan Bappebti No. 7/2020," tukasnya.

Di sisi lain, dia menambahkan, Bappebti sebagai otoritas yang mengawasi, berkomitmen memberikan jaminan keamanan perdagangan aset kripto, karena itu ada kewajiban pedagang aset kripto harus terdaftar.

“Sesuai Perbappebti No. 8/2021, termasuk nantinya pembentukan bursa kripto beserta kliring dan kustodi untuk memudahkan pelaporan transaksi, penjaminan keuangan, dan aset kriptonya sendiri,” terangnya. (Tribun Network)

Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved