Breaking News:

Berita Kebumen

Isu Pungli di E-Warung Kebumen hingga Kualitas Beras Buruk, Bupati Sindir Kinerja Pendamping PKH

Diduga ada pungutan liar (pungli) terhadap pemilik e-warung atau toko klontong yang ditunjuk menyediakan sembako untuk penerima PKH

Penulis: khoirul muzaki | Editor: muslimah
GOOGLE
Ilustrasi pungli 

TRIBUNJATENG. COM, KEBUMEN - Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mengaku mendengar laporan dari masyarakat tentang adanya ketidakberesan dalam penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di masyarakat. 

Diduga ada pungutan liar (pungli) terhadap pemilik e-warung atau toko klontong yang ditunjuk menyediakan sembako untuk penerima PKH.

“Kami dapat laporan adanya pungutan di tiap-tiap e-warung penyedia sembako PKH oleh oknum. Pungutan itu bisa seribu dua ribu, bervariasi,"katanya, Rabu (16/2/2022)

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto
Bupati Kebumen Arif Sugiyanto (Ist/Humas Setda Kebumen)

Dengan praktik itu, menurut dia, sebagian keuntungan yang didapat  e-warung seakan diperuntukkan untuk oknum. 

Padahal, menurut dia, sebagian keuntungan seharusnya diberikan untuk meringankan para penerima PKH. Seperti halnya dana CSR.

Selain dugaan pungli, ia juga mendapat laporan kualitas barang atau sembako yang diterima peserta PKH tidak sesuai dengan nilai uang yang diberikan. 

Semisal kondisi beras yang jelek. Serta timbangan yang tidak sesuai. Ini mengindikasikan, ada e-warung yang diduga memberikan sembako tidak sesuai dengan nilai uang yang diberikan, atau kualitasnya jelek.

Baca juga: BREAKING NEWS: Pratama Arhan Resmi Pindah ke Liga Jepang

Baca juga: Pedagang Bakso Bakar Dirudapaksa Pria yang Mengantarnya Cari Bambu di Hutan

"Makanya ini perlu diklarifikasi,” terangnya

Dalam waktu dekat, Bupati akan segera memanggil pendamping PKH untuk segera mengklarifikasi dan meminta keterangan yang jelas agar masalah ini bisa diperbaiki. 

Ia mempertanyakan kerja pendamping PKH sebagai pengawas justru jarang sekali melaporkan kendala-kendala di lapangan. 

“Terus terang miris kalau bantuan untuk rakyat miskin saja masih direcoki. Dikurangi baik dikurangi takaran atau kualitasnya. PKH harusnya rutin melaporkan kendala di lapangan,” tambahnya.

Jika benar ditemukan ketidakberesan terkait penyaluran PKH, ia akan mengambil langkah kebijakan untuk memberikan rekomendasi sanksi melalui dinas  terkait. (*)

 

 

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved