Bupati Pati Haryanto Dorong Kemudahan Investasi untuk Maksimalkan Pembangunan Daerah

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Menurut Bupati Pati Haryanto, tantangan pembangunan daerah ke depan akan lebih sulit.

Sebab, anggaran yang ada semakin terbatas. Terlebih dengan adanya UU nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

"Akan dilihat, jika kita masih bertumpu pada pemerintah pusat, itu kita akan mengalami dampak luar biasa. Maka kita harus lebih hati-hati memprioritaskan penggunaan anggaran," kata dia dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati 2023-2026 di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (24/2/2022).

Melihat tantangan demikian, Haryanto mengajak semua pihak terkait agar memaksimalkan pembangunan dengan cara menarik investor.

"Pembangunan tidak hanya terpancang dari APBD atau PAD saja. Tapi kita bisa tarik investor," kata dia.

Namun, Haryanto menyayangkan bahwa terkadang masih muncul kecurigaan apabila ada investor hang masuk.

"Persoalannya kecurigaan. Kalau beri izin lebih cepat, dikira kita dapat sesuatu. Kalau izin lama dikira kita minta sesuatu. Budaya inilah yang harus kita hilangkan, kita kikis. Terlebih karena perizinan sekarang lewat OSS (Online Single Submission), yang mengelola pusat, yakni BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Kita hanya bantu fasilitasi kekurangan yang ada," ujar dia.

Menurut Haryanto, pemerintah daerah memang sebaiknya mencari ruang gerak yang leluasa untuk melakukan pembangunan, yang yang penting tidak menyalahi aturan.

Seperti halnya yang dilakukaan Pemkab Pati dengan menyusun Perda mengenai Corporate Social Responsibility (CSR).

"Yang jelas, suatu daerah bisa maju tidak hanya terpaku pada APBD. Melainkan juga bagaimana kita bisa manfaatkan investasi yang ada. Kalau daerah kita jadi incaran investor, kita beri keleluasaan, kemudahan," tegas dia.

Haryanto menyebut, hingga kini, Pati masin menjadi salah satu tujuan utama para investor. Di antara alasannya ialah karena iklim daerah yang kondusif serta Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang tergolong terjangkau.

"Kita harus wujudkan ini. Jangan hanya bertumpu pada APBD. Supaya maju, manfaatkan potensi daerah," tandas dia. (*)