Ukraina Punya Ribuan Senjata Nuklir, tapi Tak Bisa Digunakan

TRIBUNJATENG.COM - Ukraina dulunya memiliki hingga 3.000 senjata nuklir setelah era Uni Soviet.

Tak banyak yang mengetahui hal tersebut.

Tetapi dapat menggunakan persenjataan besar ini atau tidak adalah masalah lain.

Baca juga: Berhasil Menguasai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Chernobyl Ukraina, Ini Pesan Ancaman Rusia

Setelah runtuhnya Uni Soviet, Ukraina mewarisi sejumlah besar senjata nuklir.

Pada tahun 1994, Ukraina bergabung dengan Memorandum Budapest dan menyerahkan senjata nuklirnya dengan imbalan jaminan keamanan.

Pada 19 Februari, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa negara itu dapat membatalkan keputusannya untuk menyerahkan senjata nuklir.

"Sekarang kami tidak memiliki senjata atau keamanan," kata Zelensky di Konferensi Keamanan Munich.

"Jika tidak ada tindakan atau keputusan nyata yang diambil untuk menjamin keamanan kami, Ukraina tidak lagi terikat dengan ketentuan 1994," katanya.

Menurut surat kabar Rusia Sputnik, peringatan Zelensky mungkin hanya untuk menarik perhatian.

Karena tidak jelas apakah Ukraina memiliki kemampuan fisik dan teknis untuk membangun senjata nuklir.

 
"Di bawah Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), hanya negara-negara yang telah mengembangkan dan menguji senjata nuklir yang diizinkan memiliki senjata nuklir dan Ukraina tidak termasuk di dalamnya," kata Alexander Umarov, pemimpin redaksi portal industri tenaga nuklir AtomInfo di Rusia.

Ukraina secara sepihak mengembangkan senjata nuklir berarti menarik diri dari NPT dan akan menghadapi tentangan dari komunitas internasional, menurut Sputnik.

Kelompok negara bersenjata nuklir telah berjanji untuk tidak memasok bahan nuklir ke negara-negara yang bukan penandatangan NPT.

"Dalam hal penarikan dari NPT, Ukraina bahkan tidak akan memiliki bahan bakar untuk menjaga pembangkit listrik tenaga nuklir tetap berjalan," kata Umarov.

"Upaya untuk membuat bom nuklir hanya membuat Ukraina lebih buruk daripada sekarang, menghadapi isolasi dari komunitas internasional," kata pengamat yang dikutip Sputnik.