Ada Wacana Pemilu 2024 Diundur, AHY: Itu Tidak Logis, Aspirasi Masyarakat yang Mana?

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wacana Pemilu diundur menurut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan pemikiran yang tak logis.

Hal itu disampaikan AHY saat melantik anggota DPD Partai Demokrat Provinsi Riau dan Banten, Sabtu (26/2/2022).

“Ada yang menyuarakan sebaiknya pemilu diundur waktunya, menurut saya itu pernyataan tidak logis, apa dasarnya?” sebut Agus.

Agus menuturkan wacana itu telah melanggar konstitusi, dan mestinya semua pimpinan di tingkat pusat hingga daerah harus patuh dengan masa jabatan yang telah ditentukan.

“Demokrat harus tegas apapun pangkat, jabatan dan posisinya hari ini yang dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat, masyarakat yang mana?” paparnya.

Baca juga: Gus Muhaimin Usul Pelaksanaan Pemilu 2024 Diundur karena Berpotensi Merusak Ekonomi

Ia mempertanyakan narasi memundurkan pemilu seolah-olah dimunculkan karena keinginan masyarakat.

Agus mengklaim dirinya tak pernah menemukan aspirasi masyarakat seperti itu.

“Kita keliling ke-34 provinsi, ratusan kabupaten dan kota yang ada masyarakat mengeluh situasi hari ini yang tidak kunjung membaik. Kalau pun ada lambat, prioritas tidak jelas, ekonomi masih dirasakan sulit oleh masyarakat,” papar dia.

“Kok tiba-tiba mengatakan masyarakat ingin diperpanjang ingin (pemilu) diundur,” sambungnya.

Terakhir Agus menegaskan pihak-pihak yang ingin pemilu diundur hanya memperjuangkan kepentingan pribadinya mempertahankan kekuasaan.

“Saya tidak melihat ada masyarakat yang memiliki harapan itu, yang jelas itu harapan segelintir pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya,” imbuhnya.

Diketahui sejumlah pihak mulai memunculkan wacana untuk memundurkan gelaran pemilu 2024.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar pemilu diundur setidaknya 2 tahun.

Ia beralasan usulan itu diberikan untuk mengantisipasi hilangnya momentum perbaikan ekonomi yang diharapkan terjadi setelah dua tahun pandemi Covid-19.

Sementara itu Juru Bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Andi Budiman menyebut usulan itu merupakan aspirasi masyarakat.