Borok Korupsi Bupati Banjarnegara Nonaktif Budhi Sarwono Dibongkar Habis Staf PT Bumi Rejo

Semua direktur PT yang mengerjakan proyek pengadaan pada Dinas PUPR tahun 2017-2018 adalah orang dekat Budhi Sarwono.

Penulis: budi susanto | Editor: Daniel Ari Purnomo
Tribun Jateng/ Budi Susanto
Nursidi Budiono staf PT Bumi Rejo usai diizinkan keluar dari ruang persidangan, dalam kasus korupsi pengadaan pada Dinas PUPR Banjarnegara yang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, Selasa (1/3/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Nursidi Budiono staf PT Bumi Rejo nampak kebingungan, keringat dingin terus keluar di keningnya saat dicecar pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Nursidi merupakan satu dari tiga saksi yang dihadirkan dalam persidangan kasus korupsi pengadaan pada Dinas PUPR Banjarnegara.

Wajah Nursidi juga nampak pucat, kala JPU menanyakan kebenaran kesaksiannya melalui bukti-bukti.

Hal tersebut terus dilakukan oleh JPU, karena kesaksian Nursidi acapkali berbeda dengan keterangannya pada penyidik.

Bahkan Ketua Majelis Hakim sampai mengutarakan, agar saksi jujur karena sudah disumpah.

Seolah tersudut, diakhir persidangan Nursidi membuka semua apa yang ia ketahui terkait adanya tindak korupsi dalam pengadaan pada Dinas PUPR Banjarnegara.

Ia mengaku dihadapan majelis hakim, semua direktur PT yang mengerjakan proyek pengadaan pada Dinas PUPR tahun 2017-2018 adalah orang dekat Budhi Sarwono.

"Saya tahu PT Bumi Rejo merupakan perusahaan milik keluarga Budhi Sarwono, dan perusahaan tersebut memiliki beberapa anak cabang," katanya, Selasa (1/3/2022).

Nursidi menjelaskan, beberapa proyek pengadaan pada Dinas PUPR Banjarnegara dikerjakan oleh sejumlah kontraktor.

"Ada PT Sutikno, PT Buton Tirto Baskoro, sampai PT Semangat Muda."

"Direktur PT tersebut merupakan staf Budhi Sarwono di PT Bumi Rejo, bahkan untuk PT Sutikno adalah supir Budhi Sarwono," ucapnya.

Ia juga menerangkan adanya ploting proyek yang dibagi oleh Kedy Afandi orang kepercayaan bupati nonaktif Banjarnegara.

"Benar seperti di BAP nomor 59 percakapan 23 April 2018, yang isinya sesuai dengan ploting pak Kedy," katanya usai diputarkan bukti rekaman telpon oleh JPU.

Selain hal tersebut, Nursidi mengatakan pernah memberikan sejumlah uang ke Kedy sebagai fee karena telah selesai mengerjakan pekerjaan dalam pengadaan pada Dinas PUPR Banjarnegara yang telah diploting.

"Pada proyek Pagedongan saya memberikan 5 persen dari total kontrak ke Kedy dengan nominal Rp 579 juta."

"Lalu setelah menyelesaikan paket Wanadadi juga 5 persen dari nilai kontrak, jumlahnya Rp 108 juta. Dan Rp 1 miliar lebih untuk paket sicepit," jelasnya.

Meski Kedy tak memiliki jabatan, namun Nursidi tetap mengikuti permintaan dan pembagian dari Kedy, karena ia orang kepercayaan Bupati.

"Keuntungan murni untuk kontraktor paling di angka 5 sampai 10 persen. Saya nurut karena ia punya kedekatan dengan Bupati kala itu,"  tambahnya.

(*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved