Fokus: Setiap Pemimpin Ada Masanya

Tajuk Ditulis Oleh Jurnalis Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM - Hasil survei yang dilakukan dua lembaga riset di Indonesia yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI) Lembaga Survei Nasional (LSN) dipublikasikan pada Kamis (3/3/2022), mayoritas responden tidak setuju terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

LSI menyelenggarakan survey secara nasional di 34 provinsi di Indonesia sejak 25 Februari 2022 hingga 1 Maret 2022.

Mayoritas menolak meskipun adanya alasan pandemi, pemulihan ekonomi, atau mengawal kesuksesan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hasil survei LSI bahkan merata di semua segmen demografi masyarakat baik gender, usia, etnis, agama. Demikian juga dari segi pendidikan, mulai pendidikan rendah, menengah, dan tinggi.

Dari segi pekerjaan dan pendapatan, penolakan tersebut juga merata. Termasuk segi domisili, desa maupun kota juga sama.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyebut, dari segi wilayah hanya di Maluku dan Papua yang menerima perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Lainnya, yakni Sumatera, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi menyatakan menolak.

Bahkan, hasil survei LSN pada 12 - 24 Februari 2022 di 34 Provinsi, malah menyebutkan angka, yaitu sebanyak 68,1 persen responden menyatakan tidak setuju dengan alasan apapun. Sedangkan, 20,5 persen responden setuju dan 11,4 persen tidak memberi tanggapan.

Sebelumnya, wacana usulan penundaan Pemilu 2024 dilontarkan para pimpinan partai koalisi pemerintah, antaralain Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar, termasuk dari kalangan pemerintah sendiri yakni Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Selain itu, survei LSN juga mengungkap bahwa mayoritas publik sejumlah 70,4 persen mengaku puas terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi –KH Maruf Amin saat ini.

Sementara, sebanyak 26,8 persen, menunjukan bahwa publik tidak atau kurang puas. Sedangkan 2,8 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak dapat memberikan tanggapan.

Namun, berdasar survey LSN ini, meskipun mayoritas publik mengaku puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, sebagian besar menentang ide penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

Mayoritas publik juga berharap Pemilu 2024 tetap terlaksana dan Presiden Jokowi dapat mengakhiri masa pengabdiannya dengan mulus.

Berdasar hasil survei yang dilakukan dua lembaga riset tersebut, keberhasilan Presiden Jokowi hingga membuatan masyarakat puas atas kinerjanya dalam memimpin negeri ini, jangan dijadikan pembenaran pelanggaran konstitusi, mencederai amanat reformasi dan semangat demokrasi.

Yang diharapkan, justeru hasil kinerja Jokowi selama memimpin akan menjadi standar kualitas kerja kepemimpinan nasional di waktu mendatang. Yakni, pengabdian pada Negara berdasar atas hasil kerja, bukan sekadar retorika. Spirit kerja yang dibangun Jokowi diharapkan akan terus berlanjut, siapapun pemimpin nasional di waktu mendatang.

Yakinlah bahwa dari ratusan juta penduduk negeri ini, tentu ada sosok terbaik untuk melanjutkan estafet kepemimpinan yang orientasinya bekerja atas dasar pengabdian, bukan kekuasaan.

Mengutip adagium popular, “Setiap masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada masanya.”(*)