Berita Internasional

Standar Ganda AS & Sekutu, Rusia Disanksi Tapi Israel Dibiarkan Duduki Palestina

Amerika Serikat (AS) dan sejumlah sekutu dianggap menerapkan standar ganda karena mendukung sanksi dan investigasi kejahatan perang internasional terh

Editor: m nur huda
AP Photo
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, kiri, dan Joe Biden (saat masih menjabat Wakil Presiden AS) berpose untuk media sebelum pertemuan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Kamis, 21 Januari 2016. 

TRIBUNJATENG.COM, WASHINGTON DC - Amerika Serikat (AS) dan sejumlah sekutu dianggap menerapkan standar ganda karena mendukung sanksi dan investigasi kejahatan perang internasional terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina.

Namun, AS dan sekutu justeru tapi memblokir upaya yang sama atas tindakan militer Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Kelompok-kelompok pro-Israel di AS telah menolak tuduhan itu dengan menuduh para kritikus mengeksploitasi penderitaan Ukraina untuk membuat persamaan yang salah.

Bulan lalu, Amnesty International bergabung dengan kelompok hak asasi manusia (HAM) lainnya menyerukan PBB untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan terhadap Israel.

Baca juga: Heineken Hentikan Produksi Bir dan Penjualan di Rusia Dampak Perang Ukraina

Baca juga: Militer Rusia Gunakan Simbol Z saat Invasi Ukraina, Ini Artinya

Israel dituduh melanggar hukum internasional, dengan mempraktikkan bentuk apartheid dan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam "dominasi" Palestina.

Pejabat Palestina dan pelapor khusus PBB di wilayah pendudukan juga telah mendesak sanksi atas perampasan tanah Israel di Tepi Barat, blokade Gaza dan pembunuhan besar-besaran warga sipil Palestina.

Sementara mendesak untuk tindakan sanksi ke Rusia, AS dan pemerintah lainnya telah menolak tindakan serupa terhadap Israel.

Standar ganda AS 

Pada Selasa (1/3/2022), Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan kepada dewan HAM PBB bahwa mereka harus mengirim "pesan tegas" kepada Vladimir Putin.

Tujuannya untuk menghentikan invasi yang telah menghancurkan sekolah, rumah sakit dan bangunan tempat tinggal, dan menewaskan ratusan warga sipil.

“Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, dewan ini dibuat untuk menghentikannya. Jika kita tidak bisa bersatu sekarang, kapan kita akan bersatu?” ujarnya kala itu.

Namun dalam pidato yang sama, Blinken menyebut penyelidikan dewan HAM PBB yang sedang berlangsung atas tindakan Israel di wilayah pendudukan adalah "noda pada kredibilitas dewan" dan menyerukan agar mereka dihentikan.

Penyelidikan telah menemukan Israel bertanggung jawab atas “pelanggaran hak untuk hidup” yang terus-menerus dan kejahatan lainnya.

Bukan hanya AS

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved