Fokus : Dagelan Diskon Koruptor

Oleh Deni Setiawan

Wartawan Tribun Jateng

KH Mustofa Bisri pada akunTwitter pada Kamis (10/3) pukul 00.33 menulis 'Ini berita benar atau hoax sih?' Bila disimak secara tidak langsung membuat seseorang geleng-geleng keheranan.

Gus Mus akrabnya, bertanya maksud gambar postingan yang diunggah Kang Maman (Maman Suherman). Postingan gambar itu bertuliskan “MA Sunat Vonis Edhy Prabowo 4 Tahun Karena Bekerja Baik Saat Jadi Menteri”.

'Karena BEKERJA BAIK. Hmmmm……' tanggap Kang Maman pada@maman1965. Beragam komentar warganet pun membanjiri kolom tweet balasan milik Kang Maman maupun Gus Mus.

Jika ikut menjawab pertanyaan Gus Mus, yang diunggah Kang Maman adalah fakta. Dimana diskon hukuman kembali ditebar buat para koruptor. Tak tanggung pula, khusus Edhy Prabowo dapat diskon 4 tahun.

Pemberian diskon atas vonis masa hukuman koruptor tidak hanya saat ini. Dilihat dari rekam jejak digital, nyaris mayoritas mereka mendapatkan dan alasannya kerap bikin ketawa, mirip dagelan.

Berdasarkan catatan ICW, pada 2019-2020, terdapat 134 terdakwa korupsi dibebaskan atau dipangkas hukumannya melalui kasasi maupun peninjauan kembali di MA. Mereka yang dihukum pun rata-rata masih tergolong vonis ringan, tak lebih dari 4 tahun.

Sebagai contoh yang sempat menggemparkan yakni kortingan kepada mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari. Tersangka kasus korupsi pengurusan fatwa bebas Djoko Tjandra itu semula divonis 10 tahun, dapat korting menjadi 4 tahun.

Djoko Tjandra pun ketiban diskon 1 tahun oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Dari vonis 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun. Dagelan lain juga terhadap mantan Mensos Juliari P Batubara. Dimana hakim justru bersimpati kepada pelaku koruptor. Karena banyak mendapatkan cacian publik, vonisnya pun diringankan.

Ditinjau dari secuil fakta itu, ada tren bagi para pelaku korupsi untuk dapat mengurangi masa hukuman. Dimana jalur pengadilan sebagai jalan pintasnya dan mayoritas itu dikabulkan.

Tak menampik, koruptor di negeri ini tak pernah bisa dilenyapkan. Bahkan ada pula yang ketagihan melakukan hal serupa pasca bebas dan menduduki jabatan di pemerintahan, seperti di Kudus.

Berkaca pada pendapat pakar hukum dari Universitas Andalas, Feri Amsari, seakan selalu ada kejanggalan dari putusan hakim, yang tidak memperberat hukuman sebagai efek jera, justru meringankan.

Dimana itu pula muncul nuansa peradilan yang tidak pernah bisa berpihak kepada pemberantasa korupsi maupun pembenahan di internal aparat hukum itu sendiri.

Kejanggalan pun kembali muncul dari potongan masa tahanan Edhy Prabowo. Semula divonis 9 tahun, menyusut menjadi 5 tahun. Alasannya karena dia sudah bekerja secara baik selama menjadi menteri.