Liputan Khusus

Masa Jabatan Akan Habis, Yulianto Puas Tuntaskan RPJMD Salatiga

Positifnya, perpanjangan masa jabatan kepala daerah bisa mendorong percepatan kinerja pemerintah daerah, karena lingkungan kerja yang sudah tertata.

Penulis: faisal affan | Editor: m nur huda
TRIBUN JATENG/M NAFIUL HARIS
Wali Kota Salatiga Yuliyanto 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ada tujuh kepala daerah di Jawa Tengah akan habis masa jabatannya di tahun 2022 ini. Yaitu Wali Kota Salatiga, Bupati Banjarnegara, Bupati Batang, Bupati Jepara akan habis masa jabatannya besok 22 Mei 2022. Sedangkan Bupati Pati 22 Agustus, Bupati Cilacap, 19 November, dan Bupati Brebes, 4 Desember 2022.

Berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 serta Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2014, yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, secara eksplisit masa jabatan kepala daerah dibatasi lima tahun.

Namun ada beberapa yang berpendapat, tidak ada larangan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Seperti halnya yang sempat dikatakan oleh mantan Dirjen Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan.

Menurut anggota Indonesia Assosiation for Public Administration, Galih Wibowo, perpanjangan masa jabatan kepala daerah tidak terlepas dari isu perpanjangan masa jabatan presiden yang diusulkan oleh beberapa parpol. Padahal perpanjangan masa jabatan kepala daerah berpotensi melanggar hukum.

"Sampai saat ini kita masih memegang UU 10/2016 tentang Pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota pada pasal 162 dan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 60 yang menjelaskan masa jabatan kepala daerah hanya 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Jadi tidak ada celah perpanjangan," kata Galih Wibowo.

Meski begitu, jika DPR dan pemerintah pusat berunding dan tiba-tiba muncul Perpu, bisa saja regulasi berubah.

Bila tetap memaksakan mengeluarkan aturan perpanjangan masa jabatan kepala daerah, maka pemerintah harus memikirkan bagaimana kepercayaan masyarakat saat ini.

"Yang jelas Indonesia adalah negara hukum, jika aturannya belum berubah perpanjangan kepala daerah hanya sekedar wacana," katanya.

Ada positif dan negatifnya bila masa jabatan kepala daerah diperpanjang.

Positifnya, perpanjangan masa jabatan kepala daerah bisa mendorong percepatan kinerja pemerintah daerah, karena lingkungan kerja yang sudah tertata.

"Keuntungan yang lain, tidak banyak tata administrasi pemerintahan yang berubah. Sebab kita tahu beda pemimpin beda pula cara memimpinnya," terang Galih.

Selain itu, ada pula dampak negatif dari perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Yaitu, netralitas birokrasi akan terancam dan ada peluang penyimpangan kekuasaan dan wewenang untuk golongan tertentu.

"Meskipun tidak semua kepala daerah seperti itu. Maka dari itu, regulasi itu menjaga agar peluang atau kesempatan merugikan negara bisa hilang. Apabila perpanjangan masa jabatan kepala daerah tidak dibarengi dengan regulasi, maka akan mengacaukan tata administrasi dan hukum bernegara," jelas Galih.
Sudah diberitahu

Tribunjateng.com menemui beberapa kepala daerah yang (sesuai jadwal) akan habis masa jabatannya besok Mei 2022. Walikota Salatiga Yulianto menanggapi santai hal itu.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved