Jubir Militer Rusia Igor Konashenkov : "Kami Tahu Semua Lokasi Tentara Bayaran Asing di Ukraina

Moskow mengirim pasukan ke Ukraina bulan lalu untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk dan berdamai dengan wilayah Donetsk serta Lugansk yang memisahkan diri.

Rusia telah mengakui dua republik Donbass sebagai negara merdeka hanya beberapa hari sebelumnya. Kiev menuduh Moskow melakukan serangan yang tidak beralasan. 

Terancam Konsekuensi Hukum

Pasukan Asing yang membantu Ukraina justru menghadapi konsekuensi hukum dari negara asal mereka.

Sejauh ini, warga Kanada, Georgia, India, Jepang, Inggris hingga Amerika Serikat (AS) ada di antara para sukarelawan yang telah mendaftarkan diri untuk ikut berperang bersama Ukraina.

Lantas, apakah hukum di negara asal mereka memperbolehkan mereka menjadi tentara asing untuk membantu Ukraina?

1. Warga AS

Menurut situs web Kementerian Luar Negeri AS, warga negara AS tidak dilarang bertugas di militer negara lain.

Melayani sebagai perwira atau berperang melawan negara yang menjalin hubungan damai dengan AS dapat menjadi alasan untuk melepaskan kewarganegaraan secara sukarela.

Namun, preseden Mahkamah Agung AS mengatakan dinas di militer asing saja tidak dapat digunakan untuk mencabut kewarganegaraan Amerika.

Undang-undang AS tahun 1794 tentang Netralitas, melarang warga negara berperang melawan pemerintah asing yang berdamai dengan Washington dan membawa hukuman penjara hingga tiga tahun.

Undang-undang tersebut, yang secara teknis dapat berlaku untuk aksi militer sukarela melawan Rusia, digunakan untuk menuntut orang Amerika yang terlibat dalam percobaan kudeta di Gambia pada tahun 2014.

Namun sebaliknya, undang-undang tersebut jarang ditegakkan dalam sejarah modern, menurut David Malet, seorang profesor di American University di Washington, DC.

"Tidak adanya hubungan dengan terorisme domestik, sulit bagi saya untuk membayangkan orang Amerika diadili karena pergi ke Ukraina," kata Malet, dikutip dari Reuters.

2. Warga Inggris