Semarang Hebat

Pemkot Semarang Bagikan SPPT PBB 2022, Camat Lurah Didorong Segera Bagikan ke RT RW

Pemerintah Kota Semarang mulai membagikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2022

TRIBUN JATENG / EKA YULIANTI FAJLIN
Sekda Kota Semarang, Iswar Aminuddin dan Ketua DPRD Kota Semarang memberikan penghargaan kepada pihak yang telah membayar PBB tepat waktu, Selasa (15/3/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang mulai membagikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2022. Pembagian dilakukan secara simbolis di Hotel Grasia, Selasa (15/3/2022). 

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Indriyasari meminta, para camat dan lurah segera menyampaikan SPPT tersebut kepada ketua RT dan RW agar masyarakat segera membayar PBB kepada pemerintah. 

Dia menekankan, penganggaran musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) 2023 mendatang akan memperhatikan alokasi anggaran berdasarkan tingkat kepatuhan PBB 2022 di setiap wilayah. Sehingga, dia mendorong lurah dan camat bersama-sama mengejar tingkat kepatuhan PBB. 

"Indikator itu yang nanti kami gunakan untuk perencanaan anggaran di 2023. Harapannya, pendapatan tinggi, kembali lagi ke wilayah masing-masing," terang Iin, sapaanya. 

Dia menyebutkan, tingkat kepatuhan wajib pajak PBB secara menyeluruh 68 persen pada 2020. Kemudia, naik menjadi 73 persen pada 2021.

Dia berharap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB semakin meningkat pada 2022 ini. Terlebih, target PBB meningkat dari tahun sebelumnya. Target PBB pada 2022 sebesar Rp 577,5 miliar dengan total 570.719 wajib pajak. 

"Harapannya tingkat kepatuhan naik lagi. Sehingga target bisa tercapai," ucapnya. 

Iin melanjutkan, ada berbagai kebijakan terkait PBB. SPPT PBB 2022 yang dibagikan telah mengalami penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP). Penyesuaian tarif NJOP PBB menyesuaian potensi wilayah dan nilai komersil bangunan. 

Pemerintah Kota Semarang membebaskan PBB bagi aset yang memiki NJOP di bawah Rp 250 juta. Kemudian, ada penerapan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh. Masyarakat yang memiliki aset namun tidak digunakan atau mangkrak tentu ada kebijakan khusus. 

"Bangunan cagar budaya ada insentif PBB. Yang mangkrak tentu tidak diberikan insentif," sambungnya. 

Menurut Iin, PBB masih menjadi pendapatan primadona di Kota Semarang. Pihaknya masih akan terus bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Semarang untuk menagih piutang PBB.

Namun demikian, dia tetap menggenjot mata pajak lainnya untuk mencapai target pendapatan. Ada 11 mata pajak. Bapenda terus melakukan pembaruan data objek pajak dengan melibatkan kelurahan dan kecamatan. 

Sekda Kota Semarang, Iswar Aminuddin menambahkan, selama dua tahun pandemi telah menggerogoti seluruh unsur. Dia optimis aktivitas ekonomi akan membaik pada 2022. 

"Kami harap apa yang kami lakukan hari ini merupakan komitmen kita bersama untuk lebih optimis lagi pada 2022," ucapnya. 

Dia berharap, berbagai kebijakan dari pemerintah mulai dari insentif pajak, diskon pajak, dan sebagainya bisa memberi semangat masyarakat membayar pajak untuk pembangunan Kota Semarang. 

"Kami harap dengan percepatan pembayaran PBB pembangunan di kota Semarang bisa cepat lagi pelaksanaannya sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat," katanya. (eyf)

Baca juga: Kondisi Memprihatinkan Kudus Citywalk, Lampu Hias Rusak Menjuntai dan Vandalisme

Baca juga: Prediksi Manchester United Vs Atletico Madrid Liga Champions, Susunan Pemain dan Link Live Streaming

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Bali United Vs Arema FC BRI Liga 1 2021, Adu Tajam Spaso Vs Fortes

Baca juga: Gadis Karyawan BUMN Tewas Setelah Kecelakaan di Jerakah Semarang, Tulang Pinggul Lepas

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved