Berita Kudus

Dinas Kesehatan Selalu Monitor Layanan Kesehatan Masyarakat

Plh Kepala Dinkes Kudus sebut pihaknya secara berkala melakukan monitoring pelayanan.

Penulis: Rifqi Gozali | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Rifqi Gozali
Plh Kepala Dinas Kesehatan Kudus, Andini Aridewi 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS -  Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Andini Aridewi, mengatakan, pihaknya secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelayanan kesehatan.

Monitoring itu termasuk dalam layanan oleh perawat yang pihaknya lakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah.

"Dari institusi (kesehatan milik pemerintah) sudah melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi kami ini secara keseluruhan memandang sebagai insan kesehatan memang kewajiban yang utama adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat," kata Andini, Kamis (17/3/2022).

Kata Andini, bagi insan kesehatan yang bertugas melakukan pelayanan terhadap pasien, kepuasan adalah hal yang harus dikedepankan.

"Ini konteks untuk pengabdian implementasi bagi insan kesehatan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat," tandas dia.

Peningkatan kualitas individu perawat dalam hal ini juga disokong oleh organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Organisasi profesi ini memiliki peran besar untuk memberikan dukungan juga mengarahkan anggota dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Andini menuturkan, saat ini pihaknya mencatat di Kudus ada kisaran 2.100 perawat. Jumlah sebanyak itu terdiri atas perawat yang bertugas di fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta.

Selain persoalan layanan prima, pihaknya juga masih dihadapkan dengan persoalan status bagi masing-masing perawat yang bertugas di instansi pemerintah.

Sebab, kata dia, masih ada perawat yang statusnya sebagai pegawai honorer daerah. Padahal honorer akan segera dihapus.

"Memang masih ada beberapa tenaga kontrak, tidak hanya perawat saja. Tenaga kesehatan yang masih kontrak baik itu PHD (pegawai honorer daerah) maupun tenaga kontrak yang lain memang prosedur memang harus ikuti aturan pemerintah secara bertahap pasti akan dilakukan penataan," kata dia. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved