Regulasi Minyak Goreng Dinilai Tidak Tepat

Yang ada adalah ketidaktepatan dalam regulasi, sehingga pengusaha mencari celah untuk mencari keuntungan

Editor: Vito
Humas Pemkab Tegal
ilustrasi - seorang penjual di salah toko kelotong di Pasar Trayeman Slawi, menunjukkan stok minyak goreng curah. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel menyebut, tak ada mafia minyak goreng. Menurutnya, yang ada hanyalah ketidaktepatan regulasi tata niaga.

“Di sektor pangan memang ada mafia di sejumlah komoditas, tapi tidak ada di minyak goreng. Yang ada adalah ketidaktepatan dalam regulasi, sehingga pengusaha mencari celah untuk mencari keuntungan," katanya, melalui siaran pers, dikutip Kontan.id, Selasa (22/3).

Gobel menuturkan, langka dan mahalnya harga minyak di Indonesia disebabkan karena masalah pengaturan dalam tata niaga dan kepemimpinan, manajerial, serta pendekatan pengelolaan minyak goreng.

Ia berujar, harus diakui bahwa para pembuat kebijakan melakukan kesalahan dalam mengatur regulasi. Di saat bersamaan, pengusaha berupaya mencari keuntungan.

“Namanya pengusaha ya cari untung. Dia lihat ada celah dalam peraturan, lengah, ya dia masuk. Jadi, jangan kita langsung mencap bahwa ini adalah mafia,” ujarnya.

Gobel menyatakan, Kemendag seharusnya memiliki strategi dalam menghadapi gejolak harga akibat meningkatnya permintaan pasar global terhadap minyak sawit atau crude palm oil (CPO) dan minyak goreng.

Menurut dia, Indonesia sebenarnya merupakan negara agraris penghasil CPO dan minyak goreng terbesar di dunia. Oleh karenanya, hal itu dinilai hanya masalah hilir, dan bukan masalah hulu.

“Kejadian ini harus menjadi momentum. Kita harus bangun, jangan cuma tidur. Jangan cuma mengatakan harga (minyak) naik terus menyerah," ucapnya.

Untuk menyelesaikan kisruh minyak goreng itu, Gobel mengungkapkan, pemerintah bisa melibatkan pengusaha agar ikut bertanggungjawab.

Ia menyebut, persoalan pangan tak bisa diselesaikan sendiri oleh Kementerian Perdagangan tanpa melibatkan jajaran pemerintah lainnya, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, hingga Kementerian ESDM.

"Masalah pangan ini bersifat strategis karena menyangkut ketahanan nasional. Jika tak terkendali, masalahnya bisa menjadi politis,” tandasnya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (18/3) lalu, Mendag Lutfi mengungkap bahwa ada pihak yang mengalihkan minyak subsidi ke minyak industri, dan mengekspor minyak goreng ke luar negeri.

Pihak-pihak itu juga mengemas ulang minyak goreng agar bisa dijual dengan harga yang tak sesuai harga eceran tertinggi (HET). Mereka itulah yang Lutfi sebut sebagai mafia minyak goreng.

"Ada orang-orang yang tidak sepatutnya mendapatkan hasil dari minyak goreng ini. Misalnya minyak goreng yang seharusnya jadi konsumsi masyarakat masuk ke industri atau diselundupkan ke luar negeri," tuturnya.

Lutfi pun mengakui, pihaknya tak kuasa mengontrol keberadaan mafia dan spekulan minyak goreng. Ia meminta maaf sekaligus menyebut bahwa hal itu merupakan akibat dari perilaku manusia yang rakus dan jahat.

"Dengan permohonan maaf, Kemendag tidak dapat mengontrol, karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat," jelasnya. (Kompas.com)

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved