Puan Maharani Buka Peluang Duet Bareng Anies Baswedan di Pilpres 2024

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani membuka peluang dirinya berduet dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Puan Maharani menyampaikan hal itu menanggapi usul agar dirinya berduet dengan Anies demi mengakhiri polemik 'cebong-kampret' yang sudah berlangsung sejak Pilpres 2014.

Puan mengatakan dirinya sama sekali tak punya masalah dengan Anies. Ia juga tidak bermusuhan dengan Gubernur DKI Jakarta itu.

Ditegaskan Puan bahwa dalam politik tak ada yang tidak mungkin, termasuk dirinya berduet dengan Anies di Pilpres 2024.

"Mungkin saja (duet dengan Anies), nggak ada yang tidak mungkin di politik. Semua dinamika bisa terjadi. Tinggal kita lihat lagi tahun depan lah bagaimana ceritanya, cerita-cerita politik," kata Puan dalam wawancaranya di sebuah televisi swasta yang dikutip Tribunnews.com, Rabu (23/3/2022).

Puan kemudian menceritakan bagaimana dirinya kerap bertemu dengan Anies secara tak sengaja. Ia juga kerap berkomunikasi dengan mantan koleganya di Kabinet Indonesia Kerja itu.

"Saya sering, suka juga secara tidak sengaja bertemu Pak Anies di acara-acara. Komunikasinya, jika ada perlu suka berkomunikasi dan jika ada acara juga komunikasi," imbuhnya.

Puan memastikan pertemanan dan silaturahmi dengan Anies tak ada masalah. Ia juga menegaskan dirinya tak bermusuhan dengan Anies.

"Perbedaan politik itu kan ya di politik. Tapi pertemanan, silaturahmi kekeluargaan, saya rasa, saya sama Pak Anies nggak ada masalah. Jadi kenapa kayak ada musuhan ya? Nggak ada musuhan," katanya.

Dalam kesempatan wawancara yang sama Puan juga menegaskan sikap partainya yang menolak usul penundaan Pemilu. Puan mengatakan seluruh kader PDI-P patuh pada arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"PDI Perjuangan solid, itu yang harus saya sampaikan bahwa kita semua mengikuti arahan ketua umum. Kalau kemudian ada gimmick-gimmick, ada dinamika di lapangan, itu kan mungkin suara pribadi. Tidak menjadi suara resmi partai atau kemudian suara resmi fraksi DPR, PDIP Perjuangan yang ada di DPR. Jadi ya yang didengar ya yang resmi saja," ujar Puan.

Instruksi Megawati, kata Puan, telah disampaikan pada rapat yang diikuti para kader PDI-P. Seluruh kader PDI-P menolak penundaan pemilu. PDI-P telah menyepakati Pemilu digelar pada 14 Februari 2022.

"Jadi ada suatu rapat yang disampaikan bahwa menurut instruksi Ketua Umum bahwa tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan kesepakatan DPR dan pemerintah ya segera dilaksanakan, bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari. Ya itu kan sudah clear," ucap Puan.

Puan mengatakan penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah keputusan final yang disepakati pemerintah, DPR, dan KPU. Menurut Puan, ada mekanisme panjang yang harus dijalani dalam penentuan keputusan tersebut.

"Sebagai ketua DPR sudah sudah jelas bahwa pemerintah, DPR, KPU sesuai dengan mekanismenya sudah menyetujui dan menyepakati pemilu tahun 2024 itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Sudah titik. Jadi ya setelah disepakati kemudian disetujui dan bahkan disahkan bahwa DPR, pemerintah, dan KPU menyetujui 14 Februari 2024 itu harus ada penyelenggaraan Pemilu, ya itu yang kita sepakati," ujarnya.

Puan meyakini Presiden Joko Widodo juga tidak akan tergoda menyetujui usul penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatannya. Puan yakin Jokowi pasti mengikuti amanah yang diberikan rakyat Indonesia.

"Saya meyakini Presiden Jokowi pasti mempunyai keteguhan hati yang bisa menjaga apa yang menjadi amanah dan amanat yang diberikan rakyat Indonesia yang memilih pada periode pertama dan periode kedua untuk bisa menjaga hal tersebut sampai masa berakhirnya tahun 2024 itu," ucap Puan.

Puan mempertanyakan alasan pihak yang melemparkan wacana penundaan pemilu. Ia mengatakan penundaan pemilu mestinya hanya bisa dilakukan ketika ada situasi mendesak atau force majeure.

"Pertama ada satu proses yang kemudian apakah ini sudah menjadi force majeure. Maksudnya ada sesuatu hal yang sangat mendesak sehingga harus adanya amandemen terkait dengan penundaan pemilu," ucap Puan.

Ia menilai saat ini belum ada situasi negara Indonesia yang menunjukkan terjadinya force majeure. 

Ia mencontohkan force majeure yang terjadi misalnya bencana besar yang tidak bisa ditanggulangi.

Selain itu Puan menilai penundaan pemilu akan memberikan preseden buruk untuk pemerintahan Indonesia ke depannya. Menurutnya, nantinya akan ada pihak-pihak yang kembali mendorong perpanjangan masa jabatan.

"Jika suatu saat nanti kalau sudah terjadi pergantian pergantian pemerintahan atau presiden. Kemudian merasa masih populer, masih dibutuhkan dan masih lain-lain sebagainya, itu kemudian ada perpanjangan lagi. Itu kan ini harus kita simak dan kita perhatikan baik-baik dan jangan juga kemudian merugikan rakyat," kata Puan.(tribun network/fah/dng/dod/Tribun Jateng Cetak)