Desa Wates di Kudus Dinobatkan Kampung Pancasila, Diharapkan Mampu Kurangi Pengaruh Radikalisme

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Desa Wates, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus dinobatkan sebagai Kampung Pancasila.

Desa tersebut secara resmi mendapat legitimasi langsung dari Danrem 073/Makutarama Kolonel Arm Putranto Gatot Sri Handoyo, Selasa (29/3/2022).

Pencanangan Kampung Pancasila ini, kata Gatot, merupakan bagian dari perintah dari pimpinan angkatan darat, Jenderal Dudung. Tujuannya yakni mengembalikan pengamalan Pancasila di tengah masyarakat.

"Di mana ini juga sesuai arahan bapak pimpinan kami KSAD, Jenderal Dudung Abdurachman. Untuk mengurangi reaksi pengaruh radikalisme atau intoleran di masyarakat dicanangkan Kampung Pancasila supaya selama ini kita sudah tereduksi pengamalan pancasila supaya dinaikkan lagi," kata Gatot.

Kata Gatot, dalam Pancasila terdapat nilai-nilai luhur yang harus kembali digaungkan. Di antara nilainya yakni nilai ketuhanan, keimanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan.

Nilai-nilai bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, kata dia, Pangdam IV/Diponegoro juga memerintahkan agar setiap koramil di teritori yang menjadi tanggung jawab Kodam IV harus memiliki desa binaan untuk dibentuk Kampung Pancasila.

Dengan begitu, sedikit banyak akan memengaruhi masyarakat untuk kembali sadar dalam mengamalkan Pancasila. Juga, dinilai bisa mereduksi radikalisme atau tindakan intoleran yang bisa saja terjadi.

"Terus terang di wilayah Jateng termasuk tinggi untuk radikalisme dan intoleran. Sehingga menjadi perhatian pimpinan," kata dia.

Gatot mengatakan, setiap jengkal yang ada di Jawa Tengah termasuk di wilayah yang menjadi tanggung jawab Makutarama punya potensi tumbuhnya gerakan radikalisme. 

"Sehingga kami harus berpikir dan bertindak nyata. Kami lihat masalah teknologi sangat kuat pengaruhnya utamanya kepada anak muda. Bisa belajar youtube dan yang lain untuk berbuat yang menyimpang dari Pancasila," kata dia.

Gatot mengatakan, selama ini pihaknya telah melakukan bermacam hal demi membendung tindakan radikal dan intoleran yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Tindakan tersebut sifatnya pencegahan. Personel yang dilibatkan di antaranya Babinsa, anggota Koramil, dan intelijen.

"Kami dari TNI AD dalam hal pencegahan kami lakukan. Kami bisa melihat artinya sebelum aksi (radikal dan intoleran) kami bisa pembinaan kepada mereka. Tetapi kalau penindakan fungsi kepolisian. Kami hanya di pencegahan dan pembinaan. Jadi kami aktif mulai dari Babinsa, Koramil, intelijen melakukan pencegahan radikalisme," kata dia. (*)