Berita Semarang

PGRI Jateng Minta Guru Bertransformasi Digital

PGRI Jateng gelar Konferensi Kerja Provinsi III guna bahas kebijakan dan program kerja.

Penulis: faisal affan | Editor: sujarwo
TRIBUN JATENG/FAIZAL M AFFAN
Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi, saat memberikan sambutan di Konferensi Kerja Provinsi III yang diselenggarakan di kampus 4 Universitas PGRI Semarang, Rabu (30/3/2022). Dalam sambutannya, Muhdi ingin guru bertransformasi ke digital. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, menyelenggarakan Konferensi Kerja Provinsi III guna membahas kebijakan dan program kerja tahunan organisasi di Kampus 4 Universitas PGRI Semarang, Rabu (30/3/2022).

Sebanyak 225 peserta mengikuti acara yang diselenggarakan dari tangggal 30 hingga 31 Maret 2022 ini.

Peserta yang datang berasal dari perwakilan PGRI Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, utusan dari beberapa dewan, dan pengurus provinsi.

Ketua PGRI Jawa Tengah, Muhdi, mengatakan dalam sambutannya masih tetap dalam perjuangan untuk membantu guru honorer supaya bisa diangkat menjadi tenaga PPPK.

Pihaknya mengaku sudah melalui berbagai 'pintu' untuk memperjuangkan hak guru tersebut.

"Kami bertemu dengan Dirjen dan Komisi 10 untuk menganulir surat dari BKN yang masa kerjanya kurang dari tiga tahun tidak bisa diangkat. Kami pun akhirnya berhasil, dan guru honorer yang berusia 50 tahun ke atas dan masa kerja di bawah tiga tahun tetap bisa diangkat," terangnya dihadapan para peserta.

Dalam pertemuan-pertemuan itu, PGRI juga diminta oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan untuk menentukan formasi di tiap kabupaten atau kota. Tak hanya memperjuangkan guru honorer, PGRI juga mnemperjuangkan percepatan SK untuk PPPK tahun 2021.

"PGRI sudah berusia 77 tahun namun hingga saat ini tetap tumbuh dan eksis. Keberadaan oraganisasi ini harus memberikan manfaat kepada semua guru di Indonesia. Terutama dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Dari hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin," tegasnya.

Dalam kesempatan Konferensi Kerja Provinsi III, Muhdi meminta kepada seluruh guru yang hadir untuk bertransformasi ke pendidikan digital. Selain itu, mewujudkan aset yang tidak berbentuk benda menjadi benda.

"Misalnya membentuk sekolah, rumah sakit, atau pelatihan-pelatihan. Ini sudah dilakukan di beberapa PGRI kabupaten atau kota. Adapun, pendidikan di sekolah juga harus mulai bertransformasi ke digital," jelasnya.

Di lain pihak, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI, Ali Rahim, menjelaskan PGRI Jawa Tengah memiliki tata kelola organisasi terbaik di Indonesia. Kebersamaan yang terbentuk di PGRI Jawa Tengah, menjadi modal utama untuk mengembangkan organisasi keguruan ini.

"PGRI Jawa Tengah itu selalu tertib saat laporan. Maka tak heran jika PGRI Jawa Tengah ini jadi yang terbaik," ucapnya.

Sejalan dengan Muhdi, Ali juga menuntut pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru di Indonesia.

Baik yang PNS maupun Non PNS, karena sudah sama-sama membantu mencerdaskan bangsa.

"52 persen guru di Indonesia masih berstatus non PNS. Nasib guru non PNS tidak mempunyai kesejahteraan yang baik. Puluhan tahun mengajar tidak ada penghargaan dari pemerintah," tambahnya.

Ali juga mengatakan, ada 8 standar yang digunakan untuk bisa memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Satu di antaranya yakni memperbaiki sumber daya manusia yakni guru.

"Pendidikan Indonesia akan maju apabila ketersediaan guru cukup. Termasuk kompetensi guru yang harus disebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Tidak hanya berpedoman pada pusat saja. Ini harus berjalan secara sistematis," tutup Ali. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved