Berita Nasional
Soal Perpanjangan Jabatan Presiden, Jokowi Tegaskan Semua Harus Tunduk pada Konstitusi
Jokowi menuturkan, wacana menunda pemilu tidak bisa dilarang karena hal itu merupakan bagian dari demokrasi. Namun, ia menegaskan, pelaksanaan atas wa
lihat foto
Hendri juga menduga, bahwa orkestrasi isu penundaan Pemilu itu hadir dari lingkaran Istana.
Hal itu dimulai dari peryataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang merupakan lingkaran pemerintahan Jokowi.Lalu, peryataan Ketua Umum partai politik koalisi Presiden Jokowi.
Menurutnya,Wakil Presiden Ma'ruf Amin bisa mengambil peran dalam isu penundaan Pemilu 2024. "Kalau Pak Ma'ruf mau bicara ini panggungnya masih kosong nih Pak Maruf. Mungkin Pak Wapres bisa mengambil panggungnya Pak Jokowi sekali-kali," ucap Hendri.
Menurut Hendri, dengan pernyataan tegas dari Wapres Ma'ruf yang menolak penundaan Pemilu 2024, bisa mengakhir polemik tersebut.
"Bilang saja, 'saya sebagai Wapres menolak Pemilu di tunda'. Itu boleh tuh, itu baru Ma'ruf Amin yang saya kenal," kata Hendri Satrio.
Sikap Ormas
Sementara di kalangan petinggi ormas, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Yahya Cholil Staquf menilai wacana penundaan pemilu 2024 itu masuk akal untuk dilakukan.
"Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini," kata Kiai Staquf saat mengunjungi korban gempa di Pasaman Barat, Sumatera Barat, beberapa waktu.
Namun pada saat yang sama, sebagian besar warga Nahdatul Ulama (NU) justru menolak wacana itu.
Mayoritas warga NU justru ingin pemilu tetap diselenggarakan pada 2024.
Hal itu setidaknya tercermin dari survei yang dilakukan lembaga Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 25 Februari - 1 Maret 2022.
"Sekarang coba kita cek basis masa masing-masing. Orang yang berasa dekat dengan NU-nya, meskipun Ketua PBNU-nya merasa bahwa penundaan pemilu masuk akal, namun 71,3 persen warga NU mengatakan pemilu tetap harus diadakan 2024," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam webinar yang diselenggarakan Masyarakat Ilmu Pemerintah Indonesia (MIPI), Sabtu (5/3).
Tak hanya dari warga NU, penolakan juga datang dari warga Muhammadiyah. Menurut Burhan, dari hasil surveinya, jumlah warga Muhammadiyah yang menolak penundaan pemilu bahkan lebih banyak lagi.
Burhan menjelaskan sebanyak 80,7 persen warga Muhammadiyah ingin pemilu tetap diselenggarakan pada 2024 mendatang.
"Coba kita cek basis partai, kita punya pertanyaan pemilu legislatif 2019 kemarin milih partai mana, 9,7 persen responden kami memilih PKB, hampir 70 persen pemilih PKB sendiri juga tidak setuju dengan klaim ketua umumnya, Cak Muhaimin," tegasnya. (tribun network/kompas.com/deni/dod/dng/ TRIBUN JATENG CETAK)
