Fokus: Transparansi untuk Merah Putih

Tajuk Ditulis Oleh Jurnalis Tribun Jateng, Galih Pujo Asmoro

TRIBUNJATENG.COM - Pemerintah memberikan subsidi minyak goreng senilai Rp 100 ribu per bulan selama tiga bulan. Duit itu bakal diberikan di depan. Jadi, penerima manfaat akan menerima Rp 300 ribu untuk April, Mei, dan Juni.

Keputusan pemerintah yang "akhirnya" memberi subsidi ke orang patut diapresiasi. Bila subsidi diberikan ke orang, jelas akan lebih tepat sasaran dibanding memberikan subsidi ke barang yang bisa dibeli siapa saja asalkan punya uang.

Namun pertanyaan berikutnya, apa kabar dengan penerapan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah yang dipatok Rp 14 ribu per liter atau Rp 15.500 per kilogramnya? Apakah harga itu sudah benar-benar dinikmati masyarakat?

Sepertinya belum sepenuhnya. Mengutip postingan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, di akun Instagramnya, kemarin, Ganja mengatakan bila tidak ada harga minyak goreng curah Rp 14 ribu di pasaran. Yang ada, harga Rp 20 ribu hingga Rp 22 ribu, itupun stoknya terbatas.

Padahal, pemerintah lewat Kementerian Perdagangan (Kemendag) sudah menetapkan aturan lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag ) No 11/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah per 16 Maret 2022. Merujuk aturan yang sama, minyak goreng curah hanya boleh dijual untuk konsumen masyarakat dan pengusaha mikro dan kecil. Industri besar, industri menengah, termasuk pengemas dilarang menggunakan minyak curah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, kebijakan HET minyak goreng curah sebesar Rp 14 ribu per liter akan efektif membuat minyak curah berlimpah di pasaran. Apalagi kebijakan itu juga akan disertai dengan pengawasan ketat di tingkat produsen dan distributor minyak goreng curah.

Pemerintah akan menyediakan 200 ribu ton minyak goreng curah per bulan dengan harga ecerah tertinggi atau HET Rp 14 ribu per liter. Penetapan HET minyak goreng curah juga disertai dengan pemberian subdisi ke produsen dan distributor minyak goreng curah. Dana subdisi akan diambil dari Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS).

Namun faktanya, sepertinya yang dinyatakan Ganjar di media sosialnya, harganya di atas HET dan stoknya terbatas. Dalam hal ini, saya angkat topi untuk Gubernur Ganjar. Terlepas sudah ada BLT migor, ia tetap akan memperjuangkan stok migor sesuai HET Rp 14 ribu per liter. “Kami masih bertugas dengan sangat keras mencari cara jalan keluar lain, agar suplai minyak khususnya yang usaha kecil dan mikro terus kemudian masyarakat yang tidak mampu bisa mendapat akses yang harga Rp 14 ribu,” kata Ganjar.

Saya kadang heran, mengurai masalah migor kok sepertinya ruwet sekali. Saya yakin, tiap perusahaan punya data berapa produksi minyak goreng curah mereka dan didistribusikan kemana saja, distributornya siapa, dijual ke agen mana, di pasar mana, hargannya dari produsen berapa, di distributor berapa, dan lain sebagainya.

Saya kembali merujuk pernyataan Ganjar beberapa waktu lalu saat forum High Level Meeting (HLM) dengan tema Mitigasi Risiko Tekanan Harga dan Pasokan Komoditas Global terhadap Inflasi Jawa Tengah di Gumaya Tower Hotel, Selasa (22/3).

"Kalau kaitannya harga minyak dunia, mari untuk Merah Putih tidak mengambil untung banyak-banyak, ini soal moralitas dan saya yakin Kementerian Perdagangan bisa melakukan itu," ujar Ganjar.

Setuju dengan Ganjar, bila saja kita semua saat ini berpikir untuk Merah Putih, tentu kondisi tidaklah seperti ini. Tinggal dibuka saja datanya. Segini lho produksi dari pabrik A yang didistribusikan melalui distributor B ke wilayah C dengan agen D, E, F dan seterusnya. Segini lho harganya dari pabrik. Jadi initinya adalah transparansi dan kejujuran bersama untuk Merah Putih. Bila semua transparan, walaupun harganya mahal, saya yakin semua masyarakat akan lebih bisa memahami apa yang terjadi. (*)