Kemenko Perekonomian Pastikan BLT Minyak Goreng Tersalur sebelum Idulfitri

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian memastikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng bakal mulai disalurkan mulai minggu depan.

Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, program itu masuk dalam rumpun bansos pangan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN) oleh TNI/Polri.

Jumlah anggaran BLT minyak goreng itu sebesar Rp 6,2 triliun di rumpun bantuan sosial pangan yang dihimpun Kementerian Sosial, dan Rp 750 triliun untuk BTPKLWN yang dihimpun TNI dan Polri.

Khusus TNI/Polri, menurut dia, penyaluran kemungkinan bisa dilakukan mulai minggu depan usai revisi dokumen teknis selesai.

"Kami rakor teknis untuk revisi dokumen teknis administrasi, mulai dari pedoman umum, dokumen penganggaran, dan lain-lain, targetnya minggu depan sudah selesai. Mudah-mudahan sudah mulai bisa disalurkan TNI/Polri," katanya, dalam konferensi pers BLT Minyak Goreng, Jumat (8/4).

Susi menuturkan, BLT minyak goreng itu harus tersalur sebelum hari raya Idul Fitri sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Dalam arahannya, Jokowi meminta penyaluran paling lambat harus seminggu sebelum Hari Raya.

Oleh karena itu, dia menambahkan, khusus program BLT minyak goreng di rumpun BTPKLWN, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi teknis dengan TNI/Polri yang menyalurkan.

Rakor juga dilakukan bersama Kemenkeu dan kementerian lembaga terkait untuk mendorong percepatan penyaluran BLT.

"Program BLT minyak goreng sudah harus tersalurkan pada Ramadan. Paling lama kalau bisa 1 minggu sebelum Idulfitri. Artinya, kedua program ini harus betul-betul secara cepat penyalurannya," bebernya.

Susi menyebut, penyaluran dari rumpun bansos pangan Kemensos akan menyasar pada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang terdiri dari 18,8 juta penerima BPNT Kartu Sembako dan 1,85 penerima yang tidak menerima BPNT.

Dari rumpun BT-PKLWN, penyaluran menyasar 2,5 juta PKL dan pemilik warung, utamanya adalah PKL dan warung makanan atau gorengan di 514 kabupaten/kota.

Masing-masing KPM akan menerima bantuan Rp 100.000/bulan selama 3 bulan, yang diberikan sekaligus sebesar Rp 300.000 pada April 2022.

Perhitungan total bantuan menggunakan asumsi kebutuhan minyak goreng 0,32 liter/minggu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam sebulan, 1 KPM yang terdiri dari empat orang anggota keluarga membutuhkan minyak goreng sekitar 1 liter/orang.

"Sehingga besarannya kira-kira Rp 100.000 dikali tiga atau Rp 300.000," jelas Susi. (Kompas.com/Fika Nurul Ulya)