TRIBUNJATENG.com – Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani meminta kader selektif dalam memilih pemimpin dan tidak terpengaruh dengan hasil survei.

Menurutnya, memilih pemimpin harus dilihat dari kualitasnya, bukan popularitasnya. Hal ini ia sampaikan di depan ribuan kader PDI-P Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (27/4/2022).

Pernyataan Puan itu juga diamini pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing di Jakarta, Kamis (28/4/2022).

Menurut Emrus, survei memakai pendekatan kuantitatif yang hanya bisa menangkap fenomena di permukaan. Hal itu membuat pendekatan itu tidak mendalam dan tidak dapat menjangkau secara kualitatif.

"Pendekatan kuantitatif yang dipakai untuk mencari pemimpin berarti mencari pemimpin yang populer, pemimpin yang pencitraan. Karena dari sudut pandang komunikasi, di situ terjadi manipulasi persepsi publik," terangnya dalam siaran pers, Kamis.

Emrus sependapat dengan Puan. Ia bahkan menegaskan perbincangan di sosial media termasuk dalam manipulasi persepsi publik.

Dia mencontohkan, persepsi publik dapat dibentuk lewat sosok yang diperbincangkan di media sosial seolah-olah tokoh yang baik, berhasil, merakyat, dan populer.

Namun, menurut Emrus, hal itu justru tidak harus dilakukan ketika mencari pemimpin. Sebaliknya, pemimpin yang dicari harus berkualitas.

"Justru yang harus dicari pemimpin kita yang berkualitas. Apa ukuran berkualitas? Yang kita lihat kinerjanya, sederhana untuk melihat. Pemimpin yang berkualitas mensejahterakan rakyatnya di segala bidang," tegasnya.

Menurutnya, kualitas seorang pemimpin daerah bisa dilihat dari bagus atau tidaknya pelayanan publik, tercapainya standar minimal hidup layak, termasuk kepiawaian menangani kemacetan dan pemerataan akses pendidikan. Setelah itu baru kemudian aspek penegakan hukum.

Oleh sebab itu, Emrus menyarankan kepada lembaga survei ataupun peneliti supaya menerapkan pendekatan kualitatif dalam penelitian kepemimpinan.

Pasalnya, banyak pemimpin berkualitas tidak muncul dalam survei yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Pemimpin bangsa masa depan harus dilihat dalam kacamata kualitas.

"Kualitatif ini salah satu dampak negatifnya adalah menggiring opini publik. Seolah-olah hanya itu yang harus dipilih, padahal itu baru pendekatan kuantitatif," tegasnya.

Dalam pandangan Emrus, setidaknya ada beberapa sosok pemimpin berkualitas, seperti Surya Paloh, Nasaruddin Umar, dan Puan Maharani.

Berpikir strategis

Sementara itu, pakar komunikasi dan pemasaran politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad mengungkapkan, pernyataan Puan tersebut merupakan pesan terbuka untuk semua kader partai, baik yang mendukung Puan atau tidak.

"Saya kira itu bisa menjadi pesan terbuka kepada para kader PDI-P, baik yang mendukung Mas Ganjar atau bahkan yang mendukung Mbak Puan," ujar Nyarwi.

Executive Director Indonesian Presidential Studies itu mengungkapkan, pesan terbuka yang dimaksud adalah para kader diminta untuk tidak silau atau patah harapan ketika elektabilitas dan popularitas tokoh yang didukung masih rendah.

"Pesan terbukanya adalah hasil survei yang ada jangan menjadikan puas atau sebaliknya. Misalnya kalau elektabilitas Mbak Puan kecil juga jangan patah harapan. Masih ada peluang untuk berusaha meningkatkan dukungan pada kader PDIP termasuk Mbak Puan," ujarnya.

Menurutnya, hasil survei yang selama ini cukup sering muncul di publik adalah soal elektabilitas dan popularitas.

Pernyataan Puan bisa dimaknai agar para kader lebih bisa berpikir dan mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kinerja.

"Saya kira itu hal yang bagus Mbak Puan menyampaikan hal itu agar berpikirnya lebih strategis. Tidak silau pada aspek-aspek popularitas dan elektabilitas."

“Jauh di bawah itu ada banyak hal yang bisa berguna untuk pengembangan partai, memperkuat kinerja partai, atau memperluas daya jangkau partai ke masyarakat," imbuhnya.