Berita Batang

Terbentur Aturan Perizinan, Baru Tiga Kafe di Sigandu Yang Bisa Ditarik Pajak

Namun Pemerintah Kabupaten Batang hingga saat ini hanya bisa menarik pajak dari tiga kafe di Pantai Sigandu

Penulis: dina indriani | Editor: muslimah
TribunJateng.com/Dina Indriani
Salah satu kafe di Sigandu, Disini Kopi yang telah dipasang Tapping Box. 

TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Saat ini puluhan kafe telah berdiri di sepanjang Jalan Sigandu - Ujungnegoro.

Hal itu pun menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Batang.

Namun Pemerintah Kabupaten Batang hingga saat ini hanya bisa menarik pajak dari tiga kafe di Pantai Sigandu. 

Penerbitan izin lingkungan menjadi kendala lantaran mereka berdiri di sepadan pantai.

"Di Sigandu kami masih terbentur aturan perizinan, kami belum berani menarik pajak di sana," tutur Kabid Administrasi PAD, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang, Mochamad Rusdi, Selasa (10/5/2022).

Hingga saat ini, lanjut dia karena kendala perizinan tersebut hanya ada tiga kafe atau restoran yang bisa ditarik pajak 

Ia menjelaskan hanya ada tiga kafe atau restoran yang bisa ditarik pajak yitu, Disini Kopi, Aloha, dan Mangrove. 

"Tiga tempat itu sudah terpasang tapping box karena memiliki izin usaha. Pemda sendiri tenggah menggenjot pendapatan dari sektor pajak," ujarnya.

Tahun ini, dikatakannya kenaikan penerimaan pajak cukup besar untuk target tahun ini mencapai Rp 122 miliar dari Rp 97 miliar di tahun sebelumnya.

"Restoran-restoran atau kafe itu yang tidak memiliki izin tidak bisa kami pasangi tapping box untuk menarik pajaknya kembali lagi karena terbentur aturan ijin lingkungan bangunan sepadan pantai, dari pada nanti jadi permasalahan," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batang Handy Hakim menjelaskan, kafe-kafe yang sudah bisa ditarik pajak memiliki izin usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

 Pengurusan dilakukan melalui One Single Submission (OSS), sementara dari pihak DLH tidak akan menerbitkan izin lingkungan.

Izin di sepandan pantai hanya diterbitkan untuk konservasi dan tidak bisa untuk pendirian bangunan komersial.

"Sebelah utara jalan Sigandu -Ujungnegoro walaupun tanahnya berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM), izin tetap tidak bisa keluar dikarenakan fungsinya sebagai area sepadan pantai. Jaraknya 50 sampai 100 meter dari bibir pantai,"pungkasnya.(din)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved