Bea Cukai Tanjung Emas

Amankan Hak Negara, Bea Cukai Tanjung Emas Sita Mesin Produksi Senilai Rp 2 Miliar

Bea Cukai Tanjung Emas melakukan penyitaan mesin produksi senilai 2 miliar rupiah sebagai langkah pengamanan terhadap hak-hak negara.

Editor: abduh imanulhaq
BEA CUKAI TANJUNG EMAS
Bea Cukai Tanjung Emas melakukan penyitaan mesin produksi milik perusahaan di Kendal senilai 2 miliar rupiah , Kamis (28/4). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARNG - Bea Cukai Tanjung Emas melakukan penyitaan mesin produksi milik perusahaan di Kendal senilai 2 miliar rupiah sebagai langkah pengamanan terhadap hak-hak negara yang belum terpenuhi, Kamis (28/4).

Adapun aset yang disita berupa 2 set Balancing Machine dengan perkiraan nilai sebesar 2 milyiar rupiah dan dilakukan oleh Juru Sita Bea Cukai Tanjung Emas atas dasar Surat Perintah Melakukan Penyitaan Kepala
KPPBC TMP Tanjung Emas.

Bea Cukai Tanjung Emas Sita Mesin Produksi Senilai 2 Miliar
Bea Cukai Tanjung Emas Sita Mesin Produksi Senilai 2 Miliar (IST)

Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC TMP Tanjung Emas, Silvia Ratna Indrawati, mengutarakan tindakan penyitaan ini dikarenakan perusahaan tersebut belum melunasi hutang Bea Masuk dan atau Cukai yang terbit sejak tahun 1997.

“Diharapkan dengan adanya penyitaan ini, perusahaan dapat segera melunasi hutang yang ada,” imbuh Silvi.

Penyitaan tersebut merupakan rangkaian kegiatan extra effort yang dilakukan Bea Cukai Tanjung Emas
terhadap penyelesaian tagihan-tagihan macet.

Dengan penyitaan tersebut, Bea Cukai Tanjung Emas menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pemenuhan hak-hak negara yang belum terpenuhi.

Proses penyitaan asset berjalan dengan lancar serta disaksikan oleh pegawai perusahaan bersama para saksi.

Penyitaan dilakukan dengan melekatkan tanda pengaman (segel) pada aset-aset yang diperkirakan mempunyai nilai ekonomis setara atau bahkan lebih dari tagihan terutang.

Penyitaan sendiri merupakan Tindakan jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. (*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved