Kementerian PPN/Bappenas Dorong Pembiayaan Ekonomi Hijau

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat pembiayaan untuk ekonomi hijau saat ini masih terbatas.

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, dalam mendorong ekonomi hijau, masalah pembiayaan masih menjadi tantangan.

"Kebutuhan (pembiayaan hijau-Red) ada, tetapi kuantitas pembiayaan dan variasi pembiayaannya masih terbatas," katanya, dalam Green Economy Indonesia Summit 2022, Rabu (11/5).

Menurut dia, saat ini masih banyak perusahaan pembiayaan yang enggan untuk menyalurkan pembiayaan pada proyek hijau. Hal itu lantaran proyek hijau masih dianggap memiliki risiko tinggi.

Selain itu, tidak adanya insentif khusus juga membuat perusahaan pembiayaan enggan untuk membiayai proyek hijau.

"Padahal di tingkat global, skema pembiayaan seperti modal ventura untuk ekonomi hijau sudah muncul, dan menyediakan dana-dana yang lebih murah, baik bentuk pinjaman maupun ekuitas," jelasnya.

Berdasarkan data yang ia miliki, saat ini kebutuhan pembiayaan hijau telah mencapai 281 miliar dollar AS. Untuk itu, pihaknya berkomitmen untuk terus menyadarkan berbagai pihak akan pentingnya mendorong ekonomi hijau ini.

"Kita harus mendorong literasi dan kesadaran yang saat ini masih terbatas, baik dari literasi kepada masyarakat umum maupun pada pangusaha," ucapnya.

Selain itu, Amalia menyatakan, KementerianPPN/Bappenas juga akan berusaha untuk menerapkan ekonomi hijau tidak hanya di sektor publik, tetapi juga di sektor industri jasa swasta. Kemudian, ia berharap terciptanya ekosistem ekonomi hijau di Indonesia.

Dengan demikian, harapannya Indonesia dapat menjadi pemain besar dalam mendukung produk-produk hijau.

"Sehingga, Indonesia dapat menjadi eksportir dari green product, yang memang saat ini sudah jadi permintaan di pasar luar, yakni produk dan jasa hijau," paparnya. (Kompas.com/Agustinus Rangga Respati)