Harga BBM dan Elpiji Dinilai Tak Perlu Dinaikkan
Harga minyak dunia saat ini dikabarkan mulai ada penurunan, sehingga beban Indonesia sebagai negara net importer minyak menjadi lebih ringan.
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS, Mulyanto menilai, pemerintah tak perlu menerapkan rencana kenaikan BBM dan juga gas elpiji 3 kilogram (gas melon). Hal itu menyusul adanya pemberitaan yang menyebut bahwa mulai ada penurunan harga minyak dunia.
"Jadi logikanya, bila minyak dunia turun, maka bukan hanya harga minyak dan gas domestik tidak naik, tetapi juga bahkan harga BBM umum juga ikut turun, termasuk Pertamax misalnya. Jadi tidak perlu ada kenaikan BBM dan gas melon," ucapnya, Kamis (12/5).
Mulyanto berujar, penurunan harga minyak dunia patut disyukuri, sehingga beban Indonesia sebagai negara net importer minyak menjadi lebih ringan. "Karena defisit transaksi berjalan dari sektor ini berkurang," imbuhnya.
Pemerintah dipastikan terus memonitor benar fluktuasi harga minyak dunia, sebagai landasan menetapkan Indonesian Crude Price (ICP) yang tepat. Harga ICP tersebut menjadi patokan dalam perhitungan APBN, termasuk beban subsidi energi.
Di sisi lain, harga BBM dunia, termasuk ICP juga menjadi dasar harga BBM umum domestik Pertamina maupun non Pertamina. "Maka dengan kondisi tersebut tidak perlu ada kenaikan BBM dan gas melon," tegasnya.
Adapun, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah masih mempertahankan pemberian subsidi untuk BBM khusus penugasan, yakni Pertalite dan Solar.
Hal itu guna menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, sekaligus mencegah inflasi tinggi seperti di negara-negara maju. "Supaya daya beli masyarakat yang masih belum pulih kita jaga, jadi ini menjaga daya beli masyarakat," katanya.
Bukan hanya BBM, wanita yang akrab disapa Ani itu menuturkan, tenaga listrik juga tidak terjadi perubahan harga walaupun komponen listrik, yakni batu bara sudah menggunakan kebijakan penyerapan pasar dalam negeri atau DMO dengan harga 70 dollar AS.
"Padahal harganya sekarang (global-Red) sudah di atas 200 dollar AS, atau kita bicara tentang yang masih menggunakan gas. Jadi biaya listriknya naik, tapi harga listrik di masyarakat tidak berubah, pasti nanti harus ada yang bayar, yang bayar siapa? Lagi-lagi APBN," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Raker bersama Komisi VII DPR pada 13 April lalu mengungkapkan rencana kenaikan tarif listrik, serta harga elpiji 3 kilogram, Pertalite, dan Solar.
Rencana kenaikan sejumlah komoditas energi tersebut merupakan strategi pemerintah dalam menghadapi kenaikan harga minyak dunia. (Kontan.co.id/Ratih Waseso)
