Berita Demak

Merasa Dirugikan, Puluhan Sekdes ASN di Demak Minta Perbub No 11 Tahun 2022 Dikaji

Peraturan Bupati Demak No 11 Tahun 2022 dinilai tak memberikan kepastian hukum.

Penulis: Rezanda Akbar D | Editor: sujarwo
Istimewa
Para Sekdes di Kabupaten Demak permasalahankan Peraturan Bupati Demak No 11 Tahun 2022 terkait petunjuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dinilai tidak memberikan kepastian hukum. 

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Peraturan Bupati Demak No 11 Tahun 2022 terkait petunjuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dinilai tidak memberikan kepastian hukum.

Karena itu, sejumlah 30 Sekdes berstatus ASN di Kabupaten Demak mempersoalkan Perbub ini.

Suyoto, salah satu sekdes desa Kunir, Kecamatan Dempet menganggap Perbub ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap perangkat desa.

"Perbub ini tidak memberika kepastian hukum terhadap para perangkat desa khususnya Sekretaris Desa atau Carik yang berstatus ASN," katanya, Rabu (11/5/2022).

Secara subatnsi ada dualisme hukum dalam perbub yang mengatur soal masa pensiun sekdes ASN dan perangkat desa. 

Para 30 Sekdes tersebut membubuhkan tanda tangan untuk melakukan upaya hukum terhadap perbub ini.

Mereka memakai jasa hukum dari kantor Advokat di Semarang yaitu Karman Sastro & partner. 

"Para carik desa atau sekdes ASN ini mengharapkan peraturan Bupati No 11 Tahun 2022 dibatalkan," katanya.

Sementara itu, Sukarman, managing kantor Advokat Karman Sastro & Partner membenarkan informasi itu. 

"Sebenarnya lebih dari 30 orang sekdes yang berstatus ASN yang memintanya untuk melakukan upaya hukum terhadap Perbub ini," jelasnya.

Namun hanya 30 sekdes yang membubuhkan tanda tangan kuasa. 

"Hal ini hanyalah sebatas mempermudah secara teknis saja, daripada menunggu seluruh tanda tangan kuasa," ujarnya.

Karman sapaan akrabnya menambahkan,ada peluang hukum untuk mempersoalkan Perbub Demak tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yaitu lewat judicial Review atau Uji Materi ke Mahkamah Agung. 

Saat ini tim hukum sedang melakukan kajian hukum lebih mendalam terhadap perbub ini.

"Mudah mudahan seminggu ini draf uji materi selesai dan dapat segera dilakukan uji materi ke MA," jelasnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved