Berita Ambarawa

PT KAI Akan Upayakan Banding Dalam Sidang Pembongkaran dan Penertiban Aset di Ambarawa

PT KAI akan mengupayakan untuk mengajukan banding pada persidangan di PN Ungaran,

Penulis: Reza Gustav Pradana | Editor: sujarwo
tribunjateng/hermawan handaka
Ilustrasi. Puluhan tamu undangan menikmati perjalanan menggunakan kereta uap saat Launching Majalah Travel Guide 5 persembahan Tribun Jateng yang berlangsung di Stasiun Ambarawa menuju ke Stasiun Bedono Kabupaten Semarang, Sabtu (1/4/2017). 

TRIBUNJATENG.COM, AMBARAWA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan mengupayakan untuk mengajukan banding pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Ungaran, Kabupaten Semarang, melawan penggugat, Sugiyarta, warga Temenggungan, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.

Upaya banding tersebut merupakan langkah PT KAI setelah Majelis Hakim memutuskan pihak perusahaan transportasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut melakukan Perbuatan Melawan Hukum pada sidang putusan pertama, 9 Mei 2022 lalu.

Berdasarkan data di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Ungaran Kabupaten Semarang pada nomor perkara 134/Pdt.G/2021/PN Unr, terdapat klasifikasi perkara yaitu Perbuatan Melawan Hukum dengan tergugat pihak PT KAI.

Dari pemberitaan sebelumnya, pihak penggugat tidak merasa berkeberatan lantaran rumahnya yang merupakan aset tanah PT KAI dibongkar oleh PT KAI untuk kepentingan revitalisasi.

Penggugat merasa pembongkaran rumahnya tersebut seharusnya dilakukan dengan landasan hukum atau setelah melalui proses sidang perdata di pengadilan dan mendapatkan hasil putusan Majelis Hakim. 

Pembongkaran itu sendiri terjadi pada 24 Februari 2020 lalu.

“Tentu saja kalau hasilnya seperti ini, PT KAI akan mengajukan upaya banding, tentu saja.

Karena kami merupakan BUMN atau operator suatu negara, kita telah diamanatkan untuk mengelola aset, dalam artian ya upaya penertiban dan upaya hukum.

Kita juga menjunjung tinggi aparat hukum yang menjalankan persidangan, apapun yang menjadi keputusan hakim wajib kita taati,” kata Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Krisbiyantoro, kepada Tribunjateng.com, Selasa (17/5/2022).

Berdasarkan informasi yang diterima, Majelis hakim PN Ungaran, masih memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari, semenjak putusan tingkat pertama tersebut dibacakan.

Krisbiyantoro menjelaskan, pembongkaran rumah Sugiyarta atau penertiban fisik saat itu merupakan proses terakhir PT KAI dalam mempertahankan aset tanahnya.

Menurut Krisbiyantoro, sebelum melakukan penertiban fisik atau pembongkaran, pihaknya terlebih dahulu telah melakukan penertiban administrasi.

“Karena penertiban secara administrasi tidak disepakati atau tidak bisa dikompromikan, maka kami memilih langkah terakhir tersebut.

Penertiban kami memiliki dasar, di situ yang jelas aset punya PT KAI.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved