Penyerapan Anggaran PEN Masih Rendah, Puan Minta Pemerintah Fokus Realisasikan Program
Puan mendorong pemerintah agar mengoptimalkan penyerapan anggaran PEN yang masih rendah sehingga menghambat perekonomian nasional.
Penulis: IJS | Editor: MGWR
lihat foto
Puan menegaskan, pemerintah harus menggenjot program bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan program perlindungan sosial lainnya.
Berdasarkan data per pertengahan Mei 2022, anggaran perlindungan sosial baru terserap 33 persen atau Rp 51,09 triliun dari total Rp 154,7 triliun. Puan menyayangkan hal tersebut.
“Padahal, anggaran perlindungan sosial ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat serta penanganan kemiskinan ekstrem. Kami minta ada percepatan merealisasikan program-program bantuan kepada rakyat,” ujarnya.
Puan menyoroti pula penyerapan anggaran pada penguatan ekonomi yang realisasinya baru Rp 14,48 triliun atau 8,1 persen dari pagu Rp 178,32 triliun.
Alokasi tersebut dipakai untuk program pariwisata, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dukungan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta pemberian insentif perpajakan.
“Kami mendorong agar Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang sudah dijanjikan sejak beberapa waktu lalu bisa cepat cair untuk membantu pekerja yang membutuhkan,” tuturnya.
Untuk mempercepat penyerapan anggaran PEN, Puan mendorong pemerintah pusat melakukan evaluasi dan pengawasan berkala.
Selain itu, kata Puan, harus ada pendampingan pada pelaksanaan program PEN di kementerian dan lembaga, mulai dari perencanaan, realisasi anggaran, dan pelaksanaan program.
