Pencabutan Subsidi Minyak Goreng, Distribusi Panjang Jadi Sorotan

pemerintah mengubah subsidi minyak goreng curah ke subsidi minyak goreng kemasan sederhana untuk mempermudah pengawasannya.

Editor: Vito
Tribun Jateng/ Dina Indriani
ilustrasi - Pedagang minyak goreng curah di Pasar Batang melayani pembeli. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenprin) menyebut mulai 31 Mei 2022 pemerintah akan mencabut subsidi minyak goreng.

Menaggapi hal itu, pengamat ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kebijakan pencabutan subsidi minyak goreng curah merupakan kebijakan yang kurang tepat, mengingat pemberian subsidi penting untuk menjaga harga minyak goreng terjangkau bagi masyarakat.

“Pemberian subsidi tetap penting untuk menjaga harga minyak goreng terjangkau bagi pelaku usaha makanan minuman skala UMKM dan masyarakat pendapatan menengah bawah,” katanya, saat dihubungi Kontan, Kamis (26/5).

Bhima menyarankan agar pemerintah mengubah subsidi minyak goreng curah ke subsidi minyak goreng kemasan sederhana untuk mempermudah pengawasannya. Ia juga mengusulkan Perum Bulog dapat menjadi penanggung jawab pengawasan distribusi minyak goreng.

“Selama ini model subsidi minyak goreng curah diserahkan ke skema swasta, yang berakibat masih panjangnya rantai distribusi. Jadi Bulog harus bermain maksimal. Beri kewenangan lebih (Bulog-Red), dan infrastruktur pergudangan harus ditambah hingga menjangkau seluruh wilayah,” terangnya.

Bhima memberi tiga catatan penting mengenai kebijakan DMO minyak goreng pasca kebijakan subsidi minyak goreng curah dicabut nanti.

Pertama, terkait dengan pengawasan DMO menjadi hal yang krusial. Pelajaran pentingnya adalah bagaimana pejabat yang memberikan izin ekspor memiliki integritas, dan menghindari konflik kepentingan dengan pelaku usaha.

“Jangan mengulang kebocoran izin ekspor di internal Kemendag. Artinya, pengawasan internal menjadi hal yang krusial,” tuturnya.

Kedua, kebijakan DMO memerlukan kerja sama antara Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai, sehingga volume ekspor minyak goreng per perusahaan dapat diverifikasi.

Bahkan tidak menutup kemungkinan volume minyak goreng dengan HS Code yang sama bisa dilakukan pengecekan dengan data di negara tujuan ekspor akhir.

Ketiga, kebijakan DMO dapat mendorong kenaikan pasokan CPO untuk keperluan bahan baku minyak goreng. Namun, problem selama ini ternyata bukan dari sisi pasokan melainkan masalah distribusi.

Bhima menyayangkan rantai distribusi yang sangat panjang hingga ke tangan konsumen. Hal itu dinilai akan mempersulit menurunkan harga minyak goreng di hilir atau pasar.

“Masalah distribusi sayangnya tidak berada di bawah kendali Kemendag, melainkan Kemenperin. Masih banyak lembaga/kementerian yang tumpang tindih dalam urusan minyak goreng. Idealnya yang handle distribusi migor domestik itu Bulog, sehingga subsidi maupun pengawasan jauh lebih transparan,” tandasnya. (Kontan.co.id/Lailatul Anisah)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved