Putin Percepat Status Kewarganegaraan Rusia Bagi Warga 2 Kota di Ukraina

TRIBUNJATENG.COM, MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu (25/5/2022), mengeluarkan perintah untuk mempercepat kewarganegaraan Rusia bagi penduduk Ukraina yang kini dikuasai oleh pasukannya. Kebijakan ini secara khusus berlaku di kota Kherson dan Zaporizhzhia di Ukraina selatan.

Sementara itu, anggota parlemen di Moskow mengesahkan undang-undang untuk memperkuat tentara Rusia yang diperluas, seperti laporan Associated Press, Kamis, (26/5/2022)

Keputusan Putin yang berlaku untuk wilayah Kherson dan Zaporizhzhia itu dapat memungkinkan Rusia memperkuat penguasaannya di wilayah yang terletak di Ukraina timur, di mana separatis yang didukung Moskow menduduki beberapa daerah, dan Semenanjung Krimea, yang direbut Rusia pada tahun 2014.

Tentara Rusia terlibat dalam pertempuran sengit untuk merebut jantung industri timur Ukraina, yang dikenal sebagai Donbass.

Sebagai tanda bahwa Kremlin sedang mencoba untuk meningkatkan mesin militernya, anggota parlemen Rusia setuju menghapus batas usia maksimal 40 bagi mereka yang menandatangani kontrak militer sukarela pertama mereka.

Deskripsi RUU di situs web parlemen menunjukkan anggota yang lebih tua akan diizinkan untuk mengoperasikan senjata presisi atau bertugas di posisi teknik atau medis.

Ketua komite pertahanan parlemen Rusia, Andrei Kartapolov, mengatakan tindakan itu akan mempermudah perekrutan orang dengan keterampilan "sesuai permintaan".

Pejabat Rusia mengatakan hanya tentara kontrak sukarela yang dikirim untuk berperang di Ukraina, meskipun mereka mengakui beberapa wajib militer dimasukkan ke dalam pertempuran karena kesalahan pada tahap awal perang.

Rusia sudah memiliki program untuk mempercepat naturalisasi warga yang tinggal di Luhansk dan Donetsk, dua provinsi Ukraina timur yang membentuk Donbass dan di mana separatis yang didukung Moskow menguasai wilayah yang luas sebagai republik merdeka yang diproklamasikan sendiri.

Selama kunjungan ke wilayah Kherson dan Zaporizhzhia minggu lalu, Wakil Perdana Menteri Rusia Marat Khusnullin mengindikasikan mereka dapat menjadi bagian dari “keluarga Rusia kita.”

Seorang pejabat yang dilantik Rusia di wilayah Kherson memperkirakan wilayah itu akan menjadi bagian dari Rusia.

Seorang pejabat di Zaporizhzhia mengatakan hari Rabu, pemerintahan pro-Kremlin di kawasan itu akan mengupayakan hal itu juga.

Melitopol, kota terbesar kedua di wilayah Zaporizhzhia, berencana untuk mulai mengeluarkan paspor Rusia dalam waktu dekat, kata penjabat walikota yang diangkat di Rusia, Galina Danilchenko.

Gubernur wilayah Luhansk, Serhiy Haidai, menuduh Rusia menargetkan tempat perlindungan di mana warga sipil bersembunyi di kota Sievierodonetsk.

"Situasinya serius," kata Haidai dalam tanggapan tertulis atas pertanyaan dari The Associated Press. “Kota ini terus-menerus ditembaki dengan setiap senjata yang mungkin dimiliki musuh.”

Sievierodonetsk dan Lysychansk di dekatnya adalah kota terbesar yang tersisa yang dipegang oleh Ukraina di Luhansk.

Wilayah itu "lebih dari 90 persen" dikendalikan oleh Rusia, kata Haidai, menambahkan rute pasokan utama untuk pasukan Ukraina berada di bawah tekanan meskipun ada perlawanan keras dari Ukraina.

Haidai mengatakan jalan antara Lysychansk dan kota Bakhmut di barat daya "terus-menerus ditembaki" dan tim sabotase dan pengintaian Rusia mendekat.

Dalam perkembangan lain, Rusia mengatakan pelabuhan strategis Ukraina Mariupol berfungsi kembali setelah pengepungan hampir tiga bulan yang berakhir dengan penyerahan minggu lalu dari pejuang Ukraina terakhir yang bersembunyi di pabrik baja raksasa.

Rusia sekarang memiliki kendali penuh atas Mariupol, di Laut Azov.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan separatis di Donetsk berencana untuk mendirikan pengadilan kejahatan perang untuk mengadili para paramiliter, militan kombatan dan tentara Ukraina yang tertangkap dan Moskow menyambut baik tindakan tersebut.(*)

Sumber: KompasTV