Berita Demak

Perbub Demak No 11 Tahun 2022  Resmi di-Judical Review

Beberapa waktu lalu, Puluhan Sekdes PNS permasalahankan Perbub No 11 Tahun 2022.

Penulis: Rezanda Akbar D | Editor: sujarwo
Tribun Jateng/Rezanda Akbar D
Pengacara dan beberapa sekdes di Demak usai mengajukan Judical Review (JR). 

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Beberapa waktu lalu, Puluhan Sekdes PNS permasalahankan Perbub No 11 Tahun 2022. Kini, Perbub tersebut resmi diajukan untuk Judical Review (JR).

Sejumlah Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) hari ini (27/5/2022) hadir ke Pengadilan Negeri Demak

Kedatangan mereka untuk turut mensuport tim hukum Karman Sastro & Partner mendaftarkan Judicial Review Peraturan Bupati Demak No 11 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. 

Terdapat 30 Sekdes PNS yang memberikan kuasa untuk melakukan judicial Review perbub ini.

Sukarman, Managing Karman Sastro & Partner menuturkan, sebenarnya ada 93 Sekdes yang berstatus PNS di Kabupaten Demak, namun hanya 30 Sekdes yang memberikan kuasa. 

"Lainnya tetap mensuport JR ini. Karena jika JR dikabulkan oleh Mahkamah Agung, 93 Sekdes ini turut sebagai penerima manfaat," jelasnya.

Karman, sapaan akrabnya menambahkan, ada 2 (alasan) melakukan JR perbub ini, yaitu alasan formil dan alasan materiil. 

"Alasan formilnya, Perbub itu dibuat dan disahkan karena tidak mempertimbangkan alasan filosofis, sosiologis dan yuridis," ungkapnya.

Perbub ini berangkat dari Surat Edaran Mendagri No 141/13552/59 tentang penempatan PNS yang menjabat PNS, bukan dibuat karena mandat Undang-Undang diatasnya. 

"Wong Perda No 8 Tahun 2020 yang menjadi payung daerah untuk mengatur hal ini belum berubah, Perbub kok Berubah," tuturnya. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jambi
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved