Berita Jakarta
Pengguna Mobil Mewah Pun Keberatan Tak Boleh Beli Pertalite
salah satu pengguna mobil berkapasitas 2.000 cc jenis SUV tidak setuju rencana pemerintah melarang mobil mewah beli bahan bakar minyak
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Andi, salah satu pengguna mobil berkapasitas 2.000 cc jenis SUV tidak setuju rencana pemerintah melarang mobil mewah beli bahan bakar minyak (BBM) RON 90 atau Pertalite.
"Pemerintah ini senangnya susahin rakyatnya, harga Pertamax dinaikkan sekarang mau dilarang beli Pertalite," ujar Andi, Kamis (2/6).
Andi mengaku, sebelumnya menggunakan Pertamax 92 saat harganya masih Rp 9.000 per liter, tetapi setelah naik menjadi Rp 12.500 per liter beralih ke Pertalite yang harganya Rp 7.650 per liter.
"Selisihnya terpaut jauh, belum lagi kami bayar pajak yang naik juga, kebutuhan pokok harganya pun naik. Jadi beli BBM yang terjangkau," paparnya.
Andi pun meminta pemerintah seharusnya mencari solusi lain menyikapi naiknya harga minyak dunia, jangan hanya mengambil jalan pintas dengan menaikkan harga BBM di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok dan lainnya.
"Kalau bahan pokok murah, pajak murah, dan biaya lainnya murah. Tidak masalah harga Pertamax naik, kami bisa tetap pakai Pertamax, kalau sekarang kan semua anggaran rumah tangga jadi membengkak semua," ujarnya.
Di sisi lain, pengguna mobil Honda HR-V, Susan Silaban mendukung langkah pemerintah melarang mobil mewah beli bahan bakar minyak (BBM) RON 90 atau Pertalite.
"Mobil pribadi, jenis apapun sudah seharusnya pakai Pertamax," kata Susan.
Menurutnya, masyarakat yang memutuskan membeli mobil untuk menunjang aktivitasnya, seharusnya sudah dipikirkan biaya untuk perawatan, asuransi, dan tidak pakai BBM subsidi seperti Pertalite.
"Makanya, saran saya dipikirkan matang kalau mau beli mobil. Jangan cuma pakai doang, tiba-tiba harga bensin naik marah," ucap Susan yang merupakan warga Depok, Jawa Barat ini.
Sementara itu, Komisi VII DPR mendukung langkah pemerintah yang berencana melarang kendaraan mewah membeli bahan bakar minyak (BBM) RON 90 atau Pertalite.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno mengatakan, rencana tersebut seharusnya dilakukan sejak lama karena Pertalite tidak layak digunakan oleh masyarakat mampu.
"Jadi memang harus ada sosialisasi, dalam hal ini untuk membuat kaum mampu itu malu menggunakan Pertalite," ujar Eddy.
Menurutnya, larangan mobil mewah dilarang beli Pertalite merupakan salah satu kampanye yang efektif, agar kendaraannya tidak mengkonsumsi BBM bersubsidi.
"Yang berhak gunakan Pertalite itu adalah mereka yang tidak mampu," ucap politikus PAN itu.