Belajar dari Pungli Pemakaman Covid-19: Informasi Setengah Hati Berujung Pungli

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kasus Covid-19 memang sudah mulai surut. Tapi, luka di hati Yeyen (bukan nama sebenarnya) masih bergejolak. 

Ia mengaku, masih merasa sangat sedih lantaran ketika pandemi mendapatkan pungutan liar (pungli) biaya pemakaman Covid-19 sebesar Rp11,5 juta. 

Ia yang bekerja sebagai tukang jahit rumahan terpaksa meminjam uang untuk membayar pungutan liar tersebut.

Ia tak mampu membayar uang sebesar itu sebab tak punya uang. Apalagi suaminya juga hanya seorang buruh pabrik garmen 

"Harus dibayar jam itu juga supaya jenazah ibu saya diurus. Kami panik tak punya uang sebesar itu. Suami juga bilang pinjam dulu saja agar jenazah Ibu segera dimakamkan," jelas ibu dua anak yang tinggal di Kecamatan Semarang Utara itu kepada Tribunjateng.com, Sabtu (28/5/2022).

Pungli yang dialaminya terjadi pada 9 Juli 2021. Hampir setahun berselang, ia belum bisa membayar utang tersebut.

"Saya utang ke Om yang ekonominya lebih mapan. Utang itu memang tak ditagih. Tapi sampai sekarang kami masih kepikiran bagaimana cara mengembalikan uang itu karena apapun itu namanya tetap utang," kata perempuan usia sekira 45 tahun yang meminta identitasnya disembunyikan.

Ia mengatakan, oknum yang melakukan pungli diduga dilakukan oleh seorang petugas sebuah rumah sakit swasta di Kota Semarang.

Pungli bermula saat ibunya meninggal dunia selepas satu minggu sakit pernafasan dan diare. Meskipun sakit, ibunya tak mau dibawa ke rumah sakit dan hanya diobati dengan obat warung dengan alasan masih bisa berjalan.

Pihak Kelurahan setempat lantas datang lalu meminta jenazah korban jangan sampai keluar dari kamar selepas kabar meninggal ibunya tersebar. 

Pihak keluarga sebenarnya ketika itu ingin memandikan jenazah secara mandiri. Hanya saja, keluarga tak berani karena ternyata dinyatakan positif Covid-19 oleh pihak medis dari Puskesmas. 

Ia mengaku, ketika itu juga kurang pemahaman terkait tata cara  mengurus jenazah Covid-19 sehingga menurut saja usulan para tetangga kanan-kirinya.

Ketua RT setempat lalu mengintruksikan agar jenazah diurus oleh petugas pemulasaraan dari sebuah rumah sakit.

Ternyata petugas itu mematok harga belasan juta yang sudah paket komplit dari pemulasaraan, uborampe kematian dan petugas pemakaman.

Mereka meminta tengah malam itu juga uang itu harus tersedia agar jenazah segera diurus. Akhirnya keluarga pasrah dengan pungli yang telah dipatok oleh petugas tersebut dengan langsung membayar uang itu meskipun dengan hasil utang.

"Ketika itu kami juga panik, bingung, dan takut sehingga tak meminta kwitansi pembayaran. Kami hanya ada video para petugas yang melakukan pungli saat menangani jenazah," terangnya.

Berdasarkan rekaman video yang diterima Tribunjateng.com, tampak ada enam orang yang mengurus jenazah korban. Rinciannya, tiga orang petugas berpakaian hijau, satu orang warna merah dan dua orang mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap.

Pakaian keenam orang itu layaknya pakaian karyawan rumah sakit. Enam orang itu terdiri lima pria dan satu perempuan. Satu orang perempuan tersebut memakai APD lengkap.

Ada dua video yang merekam aktivitas mereka yakni video pertama berdurasi 8 menit 48 detik  dan video kedua 16 detik.

Video pertama, merekam aktivitas para petugas di dalam rumah sewaktu mengangkat jenazah. Namun rekaman tidak terlalu dekat karena perekam berada di seberang rumah sedangkan para relawan pemulasaraan berada di dalam rumah.

Selepas itu, mayat yang sudah dimasukan ke dalam peti dibawa ke halaman rumah. Terdengar suara sayup-sayup kalimat tauhid dilantunkan oleh si perekam. Mereka lantas melakban peti jenazah.

Rekaman video kedua tampak para petugas mengangkat peti jenazah Covid-19 ke mobil ambulance. "Video itu yang merekam suami saya. Itu satu-satunya bukti siapa saja yang melakukan pemulasaraan jenazah almarhumah ibu kami," terangnya.

Ia menuturkan, pungli itu membuatnya kecewa. Sebab, di tengah musibah, ternyata masih ada orang yang tega berbuat seperti itu.

"Kami juga syok, bayarnya mahal segitu. Ekonomi kami lagi susah tapi mendapatkan perlakuan seperti itu," ungkapnya.

Ia menilai, melihat kasus yang dialaminya berarti pemulasaraan jenazah Covid-19 sengaja dibisniskan untuk meraup keuntungan pribadi yang dilakukan oleh para kelompok tidak bertanggung jawab.

"Kami orang awam merasa diperas dan dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang hanya mencari keuntungan pribadi tak peduli orang yang sedang susah," ucapnya.

Ia menilai, pemerintah tampaknya tak mau tahu dengan kondisi tersebut. Kala itu, pemerintah juga tidak melakukan pemberitahuan kepada masyarakat terkait bagaimana menghadapi anggota keluarga ketika meninggal dunia dalam keadaan positif Covid-19 terutama saat isolasi mandiri (isoman).

Di  samping itu, ia pun tak tahu bahwa ada petugas pemulasaraan jenazah Covid-19 secara gratis.

"Tidak ada sosialisasi soal itu. Saya mendengarnya hanya saat ada yang meninggal kena Covid-19 disuruh ke rumah sakit, tapi setelah itu malah disuruh bayar," bebernya.

Ia mengatakan,persoalan itu juga tidak ada tindak lanjut apapun dari pemerintah."Ya kami hanya bisa pasrah. Pemerintah juga tak mau tahu," katanya.

Ia menilai, upaya pemerintah dalam penanggulan Covid-19 hanya sebatas langkah pencegahan. Artinya, langkah yang dilakukan pemerintah tidak menyeluruh.

Buktinya, pemerintah abai dan tidak membuat sistem yang baik terkait pemulasaraan jenazah Covid-19 sehingga tak heran ada celah hingga terjadilah pungli tersebut.

"Pemerintah hanya gencar  menyuruh pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau sudah kena dan mati karena Covid-19 mengurusnya gimana kami tidak pernah dapat sosialisasi," tegasnya.

Pilih Ikhlas

Terpisah, seorang korban pungli pemakaman Covid-19 mengatakan, meskipun telah menjadi korban pungli  saat adik perempuannya meninggal dunia terpapar Covid-19 tetapi tidak ingin memperpanjang persoalan itu.

Sebab, keluarga besarnya telah mengikhlaskan kejadian tersebut yang terjadi pada Senin (19/7/2021) malam atau tepat sehari sebelum Hari Raya Idul Adha.

Keluarganya ketika itu terpaksa membayar Rp13,5 juta. Biaya tersebut dianggap keluarganya memang terlalu besar.

"Kami semua sudah ikhlas meskipun berat tapi kami anggap uang yang kami keluarkan sebagai sodakoh," ucap perempuan berusia sekira 43 tahun itu kepada Tribunjateng.com saat ditemui di rumahnya di sebuah kawasan perumahan Gunungpati, Kamis (9/6/2022).

Pihaknya ketika  itu tak dapat berbuat banyak sehingga terpaksa membayar uang tersebut pada malam itu.

Selain itu, para warga sekitar juga tak ada yang mendekat sebab takut. Mereka terpaksa membayar biaya sebesar itu lantaran berpikir tak ada jalan lain.

"Mereka yang mengatasnamakan relawan beralasan biaya sebesar itu karena malam Idul Adha atau malam lebaran sehingga tidak ada petugas yang mengurus jenazah Covid-19. Kami percaya saja karena sedang kalut. Tapi ya sudah kami ikhlaskan, kasihan almarhumah," tegasnya.

Seorang Relawan Pemakaman Covid-19  mengatakan, pernah mendapatkan  aduan sejumlah warga yang menjadi korban pungutan liar (pungli) saat varian Delta merebak. 

Setidaknya ada tiga korban yang mengadu kepadanya. Mereka mengaku telah membayarkan sejumlah uang hingga belasan juta kepada para oknum petugas pemakaman Covid-19.

Normalnya pemakaman Covid-19 hanya memakan biaya di angka Rp5 juta. Biaya tersebut termasuk biaya memandikan jenazah, kain kafan, peti, ambulance dan lainnya. 

Faktanya, ada beberapa laporan warga yang pernah diminta biaya pemakaman hingga mencapai lebih dari dua kali lipat yakni di angka Rp12 juta, Rp16 juta, dan Rp19 juta. 

Menurutnya, fenomena tersebut merupakan fenomena gunung es tapi tak semua orang mau mengungkapkannya. 

"Ternyata di lapangan kala itu ada penarikan yang tak wajar yang menurut kami sebagai relawan pemakaman Covid-19 sangat tidak wajar bahkan biaya itu sudah seperti mencekik leher," beber pria berusia 29 tahun itu kepada Tribunjateng.com, Jumat (3/6/2022).

Pihaknya sudah menelusuri ke beberapa korban tapi para korban mengaku sudah mengikhlaskan hal itu. Selain itu, korban ada yang tidak tahu melapor kemana dan minimnya bukti sebab ketika kejadian memang dalam kondisi kebingungan. 

"Para korban memang saat mendapatkan pungutan sebesar itu dalam kondisi kesulitan sehingga panik dan tak memikirkan sejauh itu," katanya yang bekerja di sebuah Puskesmas di Kota Semarang.

Menurutnya, praktik itu dapat terjadi lantaran tidak semua orang tahu terkait prosedur atau tata cara pengurusan mayat Covid-19.

Pihak yang berwenang tidak memberikan sosialisasi yang memadai soal informasi pemakaman Covid-19.

Pemerintah hanya fokus dalam sosialisasi terkait pencegahan Covid-19 seperti memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, cek suhu dan seterusnya. 

Kemudian sosialisasi ketika terpapar Covid-19 juga gencar seperti langkah-langkah isolasi mandiri maupun di isolasi terpusat, tracking, dan lainnya. 

Namun ketika pasien Covid-19 meninggal dunia terutama saat isolasi mandiri menjadi persoalan. 

Terutama ketika varian Delta yang mana hampir semua rumah sakit masih dalam kondisi kewalahan. 

"Artinya, kondisi saat itu minim infomasi di masyarakat terkait pemakaman Covid-19 lantas akhirnya situasi itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu," tegasnya. 

Ia berharap, kejadian itu menjadi koreksi bagi semua pihak agar ketika memiliki program harus dijelaskan secara menyeluruh terutama dalam bidang pelayanan kesehatan. 

Meskipun belakangan, diakuinya, pemerintah memperbaiki sistem pemakaman Covid-19. Pemerintah kemudian membentuk petugas pemulasaraan dan pemakaman Covid-19 hingga ke tingkat kecamatan. 

"Jadi informasi jelas dari pra kejadian, saat kejadian hingga paskakejadian harus dijelaskan secara menyeluruh agar tak ada celah bagi orang-orang tak bertanggungjawab seperti yang dilakukan para pelaku pungli tersebut," bebernya. 

Bangun Komunikasi

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang M Abdul Hakam mengatakan, pungli pemakaman tidak akan terjadi seandainya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat melakukan pekerjaan secara paripurna. 

"Kami sifatnya membantu, tapi tidak boleh tidak tahu, pemakaman di mana saja harus disampaikan supaya masyarakat tidak ditipu oleh oknum masyarakat di tempat kami," ucapnya kepada Tribunjateng.com, Selasa (7/6/2022).

Ia menilai, kelemahan-kelemahan itu tidak terjadi di semua lini. Tapi masih banyak orang sebenarnya yang perhatian dan peduli. 

Akan tetapi ketika disinggung apakah pungli dapat terjadi karena komunikasi risiko belum  dilakukan , Hakam hanya menanggapi, sebelum kejadian yang tidak diinginkan terjadi harus diprediksikan. 

"Iya, habis itu kami bikin petugas pemulasaraan jenazah Covid-19 di tiap kecamatan," terangnya. 

Ia melanjutkan, komunikasi risiko harus dibangun dengan baik. Sebelum kejadian itu terjadi manajemen risiko harus dibangun dahulu. 

Ia pun mengaku, belajar dari kejadian itu dengan terus memperbaiki, mengevaluasi dan menambahkan yang kurang dari tahun ke tahun. 

"Kerja layanan semakin cepat, komplain masyarakat ditindaklanjuti, kami siapkan lalu ditata dengan baik agar peristiwa itu tidak terjadi," ungkapnya. 

Pakar epidemiologi Dr Mahalul Azam menjelaskan, pungutan liar pemakaman Covid-19 terjadi disebabkan tidak adanya komunikasi efektif sehingga masyarakat tidak tahu apa yang dilakukan ketika ada keluarganya meninggal dunia dalam kondisi terpapar Covid-19.

Masyarakat ketika tidak mendapatkan informasi itu tentu akan jadi serba bingung sehingga dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggungjawab. 

"Memang informasinya belum menyeluruh informasi hanya dipencegahan Covid-19 sehingga dimanfaatkan oleh segelintir orang namun hal itu seharusnya menjadi pembelajaran kita semua bahwa pandemi memang memiliki banyak dampak baik sosial, ekonomi, dan moral," ucapnya. 

Ia mengatakan, kekacauan tersebut lantas dimanfaatkan oknum demi keuntungan pribadi. 

Hal itu seperti ada orang kecelakaan bawa dompet dan barang berharga lainnya. Orang baik akan menolong. Sebaliknya ada orang yang tega mengambil dompet meskipun itu musibah. 

Penilaiannya, dilihat dari regulasi pemerintah dan cara komunikasinya sudah maksimal. Hanya saja, ada ketidakefektifan komunikasi itu sehingga pesannya tidak sampai ke masyarakat. 

"Seperti di kasus pungli pemakaman jenazah yang  sebenarnya tidak perlu terjadi semisal tahu ada layanan pemulasaraan gratis sehingga celah itu dimanfaatkan oleh orang lain," tuturnya.

Provincial Coordinator (Koordinator Provinsi) Australia Indonesia Health Security Partnership ( AIHSP) Jawa Tengah, dr. Hartanto Hardjono menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi lantaran adanya kepanikan di masyarakat sehingga direspon secara reaktif yang menimbulkan dampak tidak rasional. 

"Masyarakat tidak tahu informasi sebenarnya, saya kira panik sehingga reaktif tidak rasional, lalu dimanfaatkan orang untuk mencari keuntungan mumpung orang pada bingung dengan situasi tidak jelas," katanya kepada Tribunjateng.com, Selasa (7/6/2022).

Menurutnya, komunikasi risiko mutlak diperlukan agar masyarakat tak salah informasi. Pejabat dan pemangku kepentingan harus memahami komunikasi risiko agar tidak terjebak di informasi tidak benar. 

"Informasi tidak benar tentu merugikan maka  komunikasi risiko dapat diterapkan di bidang mana saja," terangnya. 

Dijelaskan Hartanto, kejadian pemungutan liar pemakaman Covid-19 tersebut dapat terjadi karena memang komunikasi risiko belum diterapkan. 

Baru selepas pandemi  pemerintah  dan para pemegang jabatan memberikan komunikasi risiko kepada masyarakat. 

"Ada upaya-upaya pemerintah dalam memberikan informasi yang harus dilakukan dan tidak dilakukan supaya terhindar dari risiko praktik-praktik tersebut," bebernya. 

Ia memberi masukan kepada berbagai lembaga terkait supaya belajar dari kejadian tersebut yakni lembaga harus memahami komunikasi risiko. 

Kemudian menginformasikan kepada masyarakat terkait komunikasi risiko terhadap pesan apa yang ingin disampaikan. 

"Dinkes dan Dinkominfo dapat memberikan edukasi ke masyarakat. Dapat pula menggandeng para influencer anti hoax untuk membantu penyebaran komunikasi risiko dengan baik," ujarnya. (*)