Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi Saling Koordinasi DBHCHT

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saling koordinasi dalam membelanjakan Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT).

Misalnya dalam pengembangan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), pemerintah provinsi siap untuk memberikan mesin etiket sedangkan pemerintah kabupaten akan membeli mesin pelinting rokok.

“Pemerintah provinsi juga ada anggaran DBHCHT. Dialokasikan untuk daerah yang memiliki KIHT. Saling koordinasi,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disnakerperinkop-UKM) Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati.

Rini mengatakan, koordinasi yang pihaknya lakukan merupakan bagian dari upaya pengembangan KIHT yang saat ini dimiliki Kudus.

Saat ini KIHT di Kudus terdapat 11 gedung produksi yang dihuni oleh pengusaha rokok kecil dalam melakukan aktivitas produksi.

Yang pasti, katanya, koordinasi yang pihaknya lakukan tanpa menerabas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215.

Rini mengatakan, terkait mesin etiket nantinya bisa dimanfaatkan oleh pengusaha rokok kecil dengan sistem sewa. Hal juga sekaligus sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Mesin etiket merupakan mesin untuk mencetak kemasan rokok. Sedangkan mesin pelinting yang akan dibeli oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dengan anggaran sekitar Rp 3 miliar dari DBHCHT itu juga sama.

“Mesin nanti produksinya dua ribu batang per menit. Kalau mesin etiket nanti produksi kemasannya per rim,” kata dia.

Kata Rini, untuk mesin etiket pengadaan oleh pemerintah provinsi itu nilainya sekitar Rp 830 juta. Saat ini masih proses lelang di provinsi.

“Jadi nanti akan ada dua alat dari provinsi dan dari kita. Nanti akan ditaruh di KIHT di gedung C,” kata Rini. (*)