Pemkot Pekalongan Komitmen Berantas Peredaran Rokok Ilegal

Satuan Polisi Pamong Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan (Satpol P3KP) Kota Pekalongan, bersama Bea Cukai Tegal.

istimewa
Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid saat memberikan sambutan di sosialisasi Perundang-Undangan Bidang Cukai (DBHCHT), di Kantor Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Sabtu (11/6/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN -Satuan Polisi Pamong Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan (Satpol P3KP) Kota Pekalongan, bersama Bea Cukai Tegal terus melakukan pemberantasan peredaran rokok ilegal. Komitmen ini diwujudkan dengan menggalakkan sosialisasi, edukasi, penelusuran informasi, dan operasi cukai.


Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid mengatakan, rokok ilegal dapat memberikan dampak signifikan, terkait pengendalian peredaran tembakau oleh negara maupun dampak kesehatan masyarakat. 


Apabila rokok ilegal beredar, peredaran tembakau yang berbahaya bagi kesehatan tak bisa dikendalikan. Oleh karena itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk mendukung pemberantasan rokok ilegal di Kota Pekalongan.

 

"Rokok yang tidak ada cukainya jelas merugikan negara atau pemerintah, karena tidak membayar pajak dan bagi hasil cukai ini ada untuk Pemkot Pekalongan yang nantinya bisa dikembalikan manfaatnya untuk masyarakat kembali, seperti untuk kegiatan penyuluhan, bantuan sosial, dan sebagainya."


"Mengingat, di Kota Pekalongan dan sekitarnya juga ada beberapa perusahaan rokok," kata Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid saat memberikan sambutan di sosialisasi Perundang-Undangan Bidang Cukai (DBHCHT), di Kantor Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Sabtu (11/6/2022).


Menurutnya, rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai itu dinilai berbahaya. Sebab, tidak ada pengawasan dari segi kadar komposisi maupun penggunaan nikotin atau tar.


Disamping itu, rokok ilegal juga berdampak terhadap daya saing rokok pabrik pun jadi merosot, dikarenakan rokok ilegal lebih murah. Negara pun dirugikan karena rokok ilegal tidak menyumbang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sebagai langkah konkret, pemerintah sudah melakukan sosialisasi di sejumlah kelurahan. Sehingga, tidak ada lagi, praktik pelanggaran hukum dengan menjual rokok ilegal atau peredarannya tanpa izin Bea Cukai.


"Meskipun secara kesehatan memang lebih baik tidak merokok, tetapi seperti yang diketahui bersama, masyarakat Indonesia masih banyak yang merokok. Oleh karena itu, mari kita dukung negara kita dengan membeli rokok yang bercukai sehingga ada pemasukan untuk negara. Dari segi kesehatan pun, rokok ilegal ini dinilai berbahaya karena tidak diawasi dari BPOM, dan sebagainya," imbuhnya.


Sementara itu, Kasatpol P3KP Kota Pekalongan Sriyana mengatakan, sosialisasi maupun operasi cukai ke beberapa kelurahan yang ada di Kota Pekalongan terus digencarkan oleh Satpol- P3KP untuk memberikan edukasi dan wawasan kepada masyarakat akan bahaya rokok ilegal.


Pihaknya menyebutkan, berdasarkan data yang dihimpun Satpol-P3KP dari hasil operasi cukai dari tahun ke tahun, peredaran rokok ilegal di Kota Pekalongan cenderung menurun. Dimana, pada tahun 2019 Satpol P3KP bersama tim cukai berhasil menyita 10.384 batang rokok ilegal (541 bungkus) yang ditemukan di 3 wilayah Kecamatan yakni Pekalongan Selatan (Kelurahan Banyurip), Kecamatan Pekalongan Utara (Kelurahan Krapyak), dan Kecamatan Pekalongan Barat (Kelurahan Podosugih).


"Sementara di tahun 2020, ada 376 batang rokok ilegal (18 bungkus) ditemukan di wilayah Pekalongan Selatan ( Kelurahan Sokoduwet), dan di tahun 2021 ditemukan 2.540 batang rokok ilegal (127 bungkus) di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat (Kelurahan Bendan Kergon) dan Kecamatan Pekalongan Timur (Kelurahan Kauman)."


"Sosialisasi ini penting untuk masyarakat, terlebih kepada para pedagang rokok yang biasanya mereka secara sembunyi-sembunyi mendapatkan barang dagangan rokok ilegal dari distributor (pengedar). Hal ini tentu tidak sesuai ketentuan yang ada dan sangat merugikan negara," katanya.


Sementara itu, Pelaksana Pemeriksa Kepatuhan Internal Bea Cukai Tegal Haryo menerangkan bahwa, dalam peredaran rokok ilegal ini ada bentuk pelanggaran perundang-undangan cukai.


Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga mengedukasi masyarakat atau peserta sosialisasi yang hadir mengenai ciri-ciri dan bahaya rokok ilegal, untuk mewujudkan sinergi antar semua pihak dalam memberantas peredaran rokok ilegal.


"Untuk temuan dari operasi cukai di beberapa wilayah dibawah pengawasan Bea Cukai Tegal, terhitung dari bulan Januari-Juni 2022 ini sudah ada sekitar 10 juta batang rokok ilegal yang kami sita."


"Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi adanya sosialisasi ini agar terbentuk sinergi antara dinas terkait dan masyarakat untuk bersama-sama memberantas peredaran rokok ilegal," katanya.


Haryo menegaskan, sanksi pun telah disiapkan dalam pelanggaran peredaran rokok ilegal ini yakni bisa menjadi pidana kurungan, dengan ancaman hukuman paling singkat 1-8 tahun kurungan penjara. (Dro)

 

Sumber: Tribun Jateng
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved