Bupati Pekalongan Fadia: Infrastruktur akan Jadi Prioritas Kami

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dan Wakil Bupati Pekalongan Riswadi genap satu tahun memimpin Kota Santri.

Fadia Arafiq dan Riswadi dilantik menjadi Bupati

Pekalongan dan Wakil Bupati Pekalongan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, periode 2021-2026 di Semarang, Minggu (27/6/2021).

Dalam satu tahun kepemimpinanya, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah di Kota Santri yang perlu diperbaiki dan dikerjakan.

"Pada saat kami menjabat satu tahun ini, banyak pekerjaan rumah yang sedang kami perbaiki. Penduduk kabupaten Pekalongan yang mencapai 1 juta orang dan luasnya wilayah Kabupaten Pekalongan banyak jalan rusak terutama di wilayah atas."

"Oleh karena itu, fokus kami yaitu memperbaiki infrastruktur. Jadi, saya harap masyarakat bersabar," kata Bupati Pekalongan Fadia Arafiq kepada Tribunjateng.com, Rabu (22/6/2022).

Menurutnya, jalan rusak di Kabupaten Pekalongan sangat banyak sekali, dengan uang daerah yang sedikit pihaknya harus membagi-bagi.

"Uang APBD kan hanya sedikit, jadi kami harus membagi-bagi, daerah sini berapa, daerah sana berapa, kami lihat yang prioritas. Kalau secara langsung tidak mungkin bisa. Insyaallah, kami berusaha selama saya masih memimpin Kabupaten Pekalongan Infrastruktur menjadi prioritas saya," ujarnya.

Fadia menerangkan, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Pekalongan membutuhkan dana hampir Rp 500 miliar.

Walaupun sedikit, ngos-ngosan pihaknya bersama Wakil Bupati Pekalongan Riswadi berusaha untuk mencari dana bantuan dari provinsi ataupun pemerintah pusat.

"Melihat jalan rusak seperti itu dan dihitung untuk perbaikannya hampir Rp 500 miliar, ini memang sedikit agak ngos-ngosan. Tapi saya berusaha untuk mencari dana bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi."

"Sebelum, saya memimpin bantuan dari provinsi itu sekitar Rp 6 miliaran, tapi pas saya menjabat jadi bupati dan melakukan komunikasi ke berbagai pihak dapat bantuan dari provinsi sekitar Rp 60,9 miliar. Artinya, percepatan pembangunan infrastruktur akan terus kami lakukan," terangnya.

Selain itu, infrastruktur PR Kota Santri masih banyak sekali, seperti rob dan banjir.

Jadi, apabila menunggu APBD sekitar 4 periode mungkin infrastruktur di Kabupaten Pekalongan belum selesai. Sehingga harus minta bantuan dari provinsi dan pemerintah pusat.