Berita Tegal

Bupati Tegal Umi Azizah: Toleransi, Prasyarat Penting Kerukunan Hidup Antarumat Beragama 

Pernyataan ini, disampaikan Bupati Tegal Umi Azizah, saat berlangsung dialog kerukunan antarumat beragama di Vihara Buddha Sasana Dipa beberapa waktu

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: m nur huda
Humas Pemkab Tegal
Bupati Tegal Umi Azizah, saat menyampaikan materi dalam acara dialog kerukunan antarumat beragama di Vihara Buddha Sasana Dipa beberapa waktu lalu.  

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Toleransi adalah prasyarat terciptanya kerukunan hidup antarumat beragama. Terlebih bagi bangsa Indonesia yang multietnik, terdiri dari beragam suku bangsa, agama, dan kepercayaan. 

Pernyataan ini, disampaikan Bupati Tegal Umi Azizah, saat berlangsung dialog kerukunan antarumat beragama di Vihara Buddha Sasana Dipa beberapa waktu lalu. 

Acara yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tegal ini, mengangkat tema terwujudnya Kabupaten Tegal yang guyub rukun ditahun politik.


Diawal dialog, Umi memaparkan tentang keragaman bangsa Indonesia yang terdiri dari enam agama dan 187 aliran kepercayaan. 


Di mana dari 272,23 juta jiwa penduduk Indonesia, mayoritas atau 86,87 persen beragama Islam, 7,49 persen beragama Kristen, 3,09 persen beragama Katolik, 1,71 persen beragama Hindu, 0,75 persen beragama Buddha, 0,03 persen beragama Konghucu, dan 0,04 persen menganut aliran kepercayaan.


Menurutnya, dengan kondisi negara yang berpulau-pulau dan beragam etnis serta budaya, sesungguhnya Indonesia menyimpan potensi perpecahan dan disintegrasi. 


Oleh sebab itu, para founding fathers atau pendiri bangsa melalui UUD 1945 telah memformulasikan bentuk negara kita sebagai negara kesatuan.


Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara, melalui sila ketiga telah menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongannya.


“Ini semua demi menjaga dan mempertahankan keutuhan bangsa,” kata Umi, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Minggu (26/6/2022). 


Namun pasca reformasi atau kontestasi politik tahun 2014 dan 2019, kerukunan sosial mulai retak, menyebabkan masyarakat terpolarisasi dan saling hina sehingga kemudian memunculkan istilah cebong, kampret, dan kadrun.


“Kita bisa merasakan bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa ini terus diuji oleh kehidupan politik yang semakin jauh dari etika dan nilai kesopanan, nilai kesantunan,” ujar Umi. 


Pertarungan politik di negara demokrasi seharusnya terbatas pada pertarungan gagasan dan ide, bukan kontetasi saling menghina, adu dalil dan tafsir antartokoh agama, memanfaatkan agama sebagai komoditas untuk meraih simpati.


Umi pun tidak menampik kenyataan jika ada sejumlah kelompok yang berupaya memanfaatkan agama sebagai komoditas untuk meraih kepentingan politik. 


Celah perbedaan madzab, pemahaman dan pengamalan beragama di kalangan umat Islam telah dimanfaatkan pihak-pihak tertentu, termasuk politisi atau pendukung politisi membuat kutub-kutub perbedaan antarumat Islam.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved