DBHCHT Kudus Tidak Bisa Dipakai untuk Infrastruktur

Warga Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, menyambut baik sosialisasi ketentuan perundang-undangan cukai di Balai Desa Gulang, Rabu (29/6/2022)

Penulis: raka f pujangga | Editor: Daniel Ari Purnomo
Tribun Jateng/ Raka F Pujangga
‎Bupati Kudus, HM Hartopo bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kudus melakukan sosialisasi di bidang cukai di Balai Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Rabu (29/6/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS -  Warga Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, menyambut baik sosialisasi ketentuan perundang-undangan cukai di Balai Desa Gulang, Rabu (29/6/2022).

Warga masyarakat mengusulkan agar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Kudus bisa dipakai untuk infrastruktur.

Hal itu disampaikan peserta sosialisasi, Indriarti disela-sela pelaksanaan kegiatan yang dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kudus

"Ini merupakan usulan warga agar Jembatan Jeratun bisa diperbaiki menggunakan DBHCHT," ujar dia.

Dia menilai, jembatan tersebut sudah tidak layak sehingga perlu segera diperbaiki karena melihat‎ manfaatnya besar bagi masyarakat sekitar.

"Karena usulan ini sebenarnya sudah masuk ke Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan-red) kecamatan, tetapi sampai sekarang belum terlaksana," ujarnya

Bupati Kudus, HM Hartopo menjelaskan, anggaran DBHCHT tidak bisa untuk alokasi infrastruktur.

"DBHCHT tidak bisa untuk infrastruktur, sejak PMK 206 lalu sampai PMK 215 kemarin sudah tidak bi‎sa untuk infrastruktur," ujarnya.

Menurutnya, PMK 215 tahun 2021  ini lebih mengutamakan ‎untuk kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum.

Sehingga pihaknya tidak bisa mengalokasikan anggaran tersebut untuk infrastruktur jembatan sesuai harapan masyarakat.

"Kalau dilaksanakan anggaran itu untuk infrastruktur maka ‎melanggar aturan. Sehingga harus dari sumber dana lain," ucapnya.

Dia menyampaikan, bakal mengusulkan ‎lewat dana bantuan gubernur Jawa Tengah agar bisa terealisasi.

"Nanti akan kami usulkan ke bantuan gubernur. Apalagi ini sudah masuk dalam Musrenbang juga," ujarnya.

‎Dia menjelaskan, alokasi APBD 2022 kali ini juga tidak bisa dipakai untuk kegiatan lainnya karena sudah dibagi sesuai plot-nya.

Bahkan anggaran kunjungan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak ada sehinggga tidak bisa kemana-mana.

"Anggaran kami sekarang ini sudah minus. Makanya ada OPD yang tidak bisa kunjungan kemana-mana karena tidak ada anggaran," kata dia. (raf)

Sumber: Tribun Jateng
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved