Breaking News:

Sri Mulyani: Subsidi Energi Banyak Dinikmati Orang Kaya

kebocoran subsidi kepada orang kaya merupakan konsekuensi dari kebijakan subsidi barang yang diambil pemerintah.

Editor: Vito
Kompas.com/Istimewa
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (BPMI Setpres) 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Pemerintah terus berupaya menggodok kebijakan untuk mengamankan subsidi energi, menyusul nilainya yang sangat besar justru tidak tepat sasaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, subsidi energi yang digulirkan pemerintah untuk menahan harga BBM, elpiji 3 kilogram, dan listrik banyak dinikmati oleh orang kaya.

Terbaru, pihaknya menambah anggaran subsidi energi untuk 2022 mencapai Rp 520 triliun. Namun, karena subsidi masih berbasis komoditas, BBM hingga elpiji bersubsidi itu juga banyak dinikmati oleh orang kaya.

"Sebetulnya APBN-nya dengan subsidi mencapai Rp 520 triliun, justru akhirnya yang banyak menikmati adalah kelompok yang kaya," kata Sri Mulyani, setelah Sidang Paripurna di Gedung DPR, Kamis (30/6).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, kebocoran subsidi kepada orang kaya merupakan konsekuensi dari kebijakan subsidi barang yang diambil pemerintah.

Di sisi lain, jika tidak disubsidi, harga minyak mentah yang tinggi akan langsung dirasakan masyarakat dalam bentuk peningkatan harga BBM, elpiji 3 kilogram, dan listrik.

Sri Mulyani berujar, hal itu berimplikasi pada tingkat inflasi yang meninggi, mengganggu daya beli masyarakat, dan melemahkan pertumbuhan ekonomi.

"Kemungkinan besar bahwa yang menikmati kelompok yang mampu lebih banyak, itu memang terjadi. Jadi, memang kalau menggunakan subsidi barang, risikonya adalah yang mengonsumsi barang itulah yang menikmati subsidi," ucapnya.

Bocornya subsidi kepada orang-orang kaya ini lantas membuat pemerintah menggodok subsidi berbasis orang yang ditujukan untuk masyarakat tidak mampu. Pihaknya bakal memadankan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

"Ada kelompok yang memang mampu, ada kelompok menengah, dan kelompok yang tidak mampu. Sehingga, kalau kita bicara keadilan memang APBN seharusnya melindungi kelompok tidak mampu," ucap Sri Mulyani. (Kompas.com/Fika Nurul Ulya)

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved