Berita Semarang

Ombudsman Jateng Masih Temukan Penahanan Ijazah di masa PPDB

Ombudsman Jateng dalam masa PPDB 2022/2023 masih mendapati adanya penahanan ijazah.

Penulis: hermawan Endra | Editor: sujarwo
TRIBUN JATENG/RIFQI GOZALI
Plt Kepala Ombudman RI Perwakilan Jawa Tengah, Sabarudin Hulu. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah dalam masa penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru tahun ajaran 2022/2023 masih mendapati adanya laporan penahanan ijazah oleh satuan Pendidikan.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Ombudsman Jateng, Sabarudin Hulu menyampaikan bahwa Ombudsman telah menerima Laporan masyarakat mengenai penahanan Ijazah dan sudah mendapatkan tindak lanjut dari instansi terkait untuk dapat diberikan kepada siswa yang bersangkutan.

“Kami menghimbau kepada semua satuan Pendidikan baik negeri maupun swasta agar tidak ada lagi adanya penahanan ijazah kepada peserta didik yang telah menyelesaikan masa akhir pendidikannya”, ujar Sabarudin, Jumat (1/7).

Dijelaskannya, Ijazah maupun surat keterangan lulus merupakan dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan penyelesaian suatu jenjang Pendidikan setelah lulus dari satuan Pendidikan yang merupakan hak bagi setiap peserta didik yang telah menempuh dan menyelesaikan Pendidikan.

"Jadi, jangan sampai karena permasalahan tunggakan biaya administrasi menghambat hak anak dalam menempuh pendidikan," lanjut Sabarudin.

Laporan terakhir yang diterima Ombudsman Jateng pada masa PPDB ini, siswa tidak dapat mendaftar sekolah karena belum mendapatkan Surat Keterangan Lulus dari satuan Pendidikan swasta di salah satu Kabupaten.

Padahal jadwal pendaftaran sekolah menengah tanggal 27-29 Juni 2022, dari hasil koordinasi dan tindak lanjut yang baik dari instansi Terlapor akhirnya siswa tersebut telah menerima Surat Keterangan Lulus dan dapat mendaftar di jenjang selanjutnya.

“Ombudsman mengharapkan agar satuan pendidikan, baik itu sekolah negeri maupun swasta yang berada dibawah pengawasan Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama tidak ada lagi yang melakukan penahanan ijazah dengan alasan tunggakan biaya administrasi”, tegasnya.

Ia menambahkan, penahanan Ijazah karena alasan tunggakan administrasi sangat bertentangan dengan hak setiap peserta didik, sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

Pasal 52 huruf h menyatakan bahwa Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan Pendidikan.

Permasalahan ijazah yang masih ditahan pihak sekolah juga menjadi salah satu pokok pembahasan penting antara Ketua Ombudsman RI dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Permasalahan tersebut harus diupayakan penyelesaian secara sistemik dan menyeluruh.

“Jika satuan Pendidikan melakukan penahanan ijazah siswa, berpotensi terjadi maladministrasi”,  tutup Sabarudin.  (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved