Berita Blora

Pemkab Blora Targetkan Hasil Pajak Sebesar Rp 52 Miliar

Pemkab Blora melalui BPPKAD menargetkan penghasilan pajak sebesar Rp 52,1 miliar.

Penulis: ahmad mustakim | Editor: sujarwo
TRIBUNMURIA/AHMAD MUSTAKIM
Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora. 

TRIBUNMURIA.COM, BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora menargetkan penghasilan pajak sebesar Rp 52,1 miliar.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BPPKAD Melalui Kepala Bidang Kepala Bidang Penagihan Dan Pengendalian Pendapatan Daerah Tulus Prasetyono di kantornya. 

Tulus menjelaskan, pendapatan itu merupakan total pajak dari sepuluh jenis pajak yang ditagih oleh BPPKAD Blora.

"Hingga Mei lalu, realisasi pendapatan dari sektor pajak itu sudah mencapai 25 Miliar," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (4/7/2022). 

Jenis pajak tersebut diantaranya adalah pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, reklame, parkir, air tanah, minerba, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Dijelaskannya, pajak penerangan jalan menjadi jenis pajak dengan target dan realisasi tertinggi. 

Yakni dengan target Rp 22 miliar dan realisasinya sudah mencapai Rp 10,48 miliar. 

”Pajak penerangan jalan diambilkan dari setiap pengguna listrik. Jadi sistemnya dari pelanggan membayarkan listrik setiap bulannya, nanti pajak kita ambil langsung ke PLN," jelas Tulus. 

Tulus memaparkan, angka pendapatan sektor pajak terbanyak kedua ada pada jenis PBB-P2. 

Pajak tersebut sebelumnya merupakan pajak pusat dan saat ini sudah dialihkan menjadi pajak daerah kabupaten.

”Untuk penarikan pajak PBB kepada wajib pajak. Biasanya kami bekerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan. Tapi tidak semuanya seperti itu (Pembayaran dilakukan melalui pemerintah desa/kelurahan, red),” papar Tulus.

Menurutnya, kerja sama dengan pemerintah desa atau kelurahan menjadi salah satu langkah yang ditempuh pemerintah agar para wajib pajak lebih mudah dalam hal pembayaran. 

Sebab dengan cara itu, para wajib pajak cukup membayarkan secara langsung saat pemerintah desa menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

”Kalau yang di kelurahan biasanya cukup diserahkan SPPT nya," ujarnya. 

"Untuk pembayaran diserahkan ke masing-masing wajib pajak. Bisa melalui Bank Jateng, BKK, dan lain-lain,” pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved