Harga Keekonomian Pertalite Rp 17.200/liter, Solar Rp 18.150/liter

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati blak-blakan soal harga BBM bersubsidi jika dijual tanpa subsidi sepeser pun dari APBN. Jika harganya tak dibantu pemerintah, BUMN energi itu bakal menanggung rugi.

Nicke menyebut, jika mengikuti harga pasar, harga asli atau keekonomian Pertalite saat ini adalah sebesar Rp 17.200/liter. Sementara saat ini, Pertamina masih menjual bensin dengan oktan 90 itu di harga Rp 7.650/liter.

Dengan kata lain, setiap liter Pertalite yang dibeli oleh masyarakat, pemerintah menggelontorkan subsidi dari anggaran negara sebesar Rp 9.550/liter.

Untuk BBM jenis solar, subsidi yang diberikan APBN bahkan lebih besar lagi. Ini karena secara keekonomian, harga solar campuran minyak sawit atau biodiesel (B30) sebenarnya Rp 18.150/liter.

Sementara, Pertamina membanderol solar B30 di harga Rp 5.150/liter. Artinya, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 13.000/liter.

"Jadi untuk setiap liter Solar, pemerintah membayar subsidi Rp 13.000," katanya, dikutip pada Minggu (10/7).

Nicke menyatakan, Pertamina sejauh ini juga masih menahan harga Pertamax. Padahal, para kompetitor Pertamina sudah menaikkan harga bensin dengan oktan 92 itu.

"Kita masih menahan dengan harga Rp 12.500/liter, karena kita juga pahami kalau Pertamax kita naikkan, maka shifting (peralihan) ke Pertalite akan terjadi, dan tentu akan menambah beban negara," paparnya. 

Adapun, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, saat ini harga energi, terutama minyak mentah, sudah meroket tinggi sejak beberapa bulan terakhir. Kondisi itu diakibatkan konflik militer antara Rusia dan Ukraina.

Selain itu, menurut dia, kenaikan harga minyak dunia juga disebabkan karena efek pandemi covid-19 yang belum sepenuhnya normal. Hal ini pula yang juga terjadi di Indonesia.

Ia berujar, banyak negara sudah menyesuaikan harga BBM, sementara pemerintah Indonesia masih menahan harga Pertalite tidak naik karena masih disokong subsidi.

"Negara kita masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya Pertalite. Negara lain yang namanya bensin sudah di angka Rp 31.000 (per liter)," jelasnya, di acara Hari Keluarga Nasional ke-29 di Medan, seperti dikutip dari YouTube Sekretariat Negara.

Kenaikan harga minyak dunia bisa membuat APBN terancam jebol alias memicu defisit parah apabila tidak segera diambil tindakan.

Namun, ketimbang menaikan harga BBM, Jokowi mengungkapkan, pemerintahannya lebih memilih opsi menahan harga dengan gelontoran duit subsidi, dalam hal ini untuk BBM Pertalite yang dijual Pertamina.

Kendati demikian, dia menambahkan, jika kondisi sulit ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin APBN tak lagi kuat menanggung, sehingga harus memaksa pemerintah menaikkan harga Pertalite di masa mendatang.

"Ini kita masih kuat, dan kita berdoa APBN kita masih kuat memberikan subsidi. Kalau sudah tidak kuat mau bagaimana lagi, ya kan?" ucap Jokowi.

Presiden menyatakan, pemerintah tak bisa mengendalikan kenaikan harga minyak. Kondisi ini terjadi karena Indonesia masih mengimpor BBM dalam jumlah sangat besar.

"Tapi ingat, bahwa kita masih impor separuh dari kebutuhan 1,5 juta barel (per hari) dari luar, masih impor," tandasnya. (Kompas.com/Muhammad Idris)