Ketua RT Kesal Dekoder CCTV Pos Satpam Diganti, Mahfud MD: Banyak Kejanggalan 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Insiden saling tembak antara polisi di rumah Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Jumat (8/7/2022) sore masih menyisakan sejumlah pertanyaan.

Hingga kemarin tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih menyelidiki insiden yang menewaskan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat alias Brigadir J itu.

”Tim khusus sudah bekerja dan setelah selesai akan kami sampaikan,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Rabu (13/7/2022).

Di sisi lain sebuah fakta menarik ditemukan di lapangan. Ternyata sehari setelah kejadian penembakan itu, tepatnya pada Sabtu (9/7), CCTV kompleks yang pusatnya berada di pos satpam sempat disabotase polisi.

Dekoder CCTV itu diganti oleh polisi tanpa izin ke pengurus lingkungan. Hal itu diungkapkan oleh Mayjen Pol (Purn) Seno Sukarto yang merupakan Ketua RT 05 RW 01 di kawasan rumah dinas Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo.

Seno mengatakan di kompleks tersebut terpasang sejumlah CCTV di beberapa sudut. Namun sehari setelah kejadian penembakan, kata Seno, decoder CCTV di kompleks itu diganti oleh polisi.

"Maksudnya (yang diganti) itu bukan CCTV di rumah Pak Sambo, (tapi) CCTV alatnya yang di pos. Iya (diganti polisi)," kata Seno kepada wartawan, Rabu (13/7).

Seno mengaku baru mengetahui sabotase CCTV itu pada Senin (11/7). Dia mendapat informasi dari petugas keamanan kompleks.

Akibat decoder CCTV komplek diganti, maka sebagai ketua RT ia tak bisa memutar ulang rekaman beberapa jam setelah kejadian.

Sehingga, ia juga tak mengetahui jenazah korban diangkut menggunakan mobil ambulance atau mobil pribadi.

”Saya tanya Satpam, ya dia aja enggak tahu diganti yang baru alatnya ininya itu, ya mungkin karena semua CCTV sini kan pusatnya di pos keamanan," terangnya.

Seno mengaku geram karena tidak ada yang melapor saat kejadian baku tembak terjadi. 

”Sampai sekarang saya ketemu aja nggak, terus terang saya juga ya kesal. Saya ini dianggap apa sih, maaf saja saya ini Jenderal loh, meskipun RT," kata Seno.

Mantan Kapolda Sumatera Utara dan Kapolda Aceh itu juga tersinggung atas sikap polisi yang tidak memandang dirinya sebagai ketua lingkungan.

Seno menambahkan, pihak kepolisian juga kerap memerintah sekuriti tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan pengurus RT termasuk Ketua RT.

"Jadi saya memang tersinggung juga dalam hal ini. Sama sekali nggak ada laporan, nggak ada ini, merintahkan satpam seenaknya saja. Kenapa tidak memberi tahu saya sebagai ketua RT," ujar dia.

Hingga tadi malam saat berita ini ditulis, belum ada penjelasan dari polisi mengenai keterangan Seno itu.

 Tribun Network sudah menghubungi Kapolres Jakarta Selatan lewat pesan teks, namun pesan yang dikirim tidak dijawab.

Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto merasa aneh dengan pernyataan Ramadhan terkait kasus penembakan Brigadir Yosua.

Menurut Bambang, penyataan Brigjen Ramadhan itu tidak masuk akal. Menurutnya aneh jika seorang ajudan berani melecehkan istri bosnya.

Mengingat, Yosua sudah dua tahun melakukan pengawalan kepada istri jenderal bintang dua tersebut.

"Sangat aneh, logikanya Kadiv Propam itu pimpinannya dan secara level sangat jauh Brigadir dengan jenderal," kata Bambang Rukminto saat dikonfirmasi, Selasa (12/7).

Bambang mengatakan Brigadir Yosua telah bertugas mengawal keluarga Irjen Ferdy Sambo sejak dua tahun terakhir. Dia bilang kedekatan antara Brigadir Yosua dan pihak keluarga Sambo sudah terjalin.

"Mengapa pelecehan itu baru terjadi dan berada di rumah dinas Kadiv Propam? karena pada dasarnya prinsip kejahatan itu pasti terjadi karena peluang. Bukankah peluangnya lebih banyak di luar rumah daripada di rumah dinas?" ungkap Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menyatakan tidak sembarang orang bisa dekat dengan keluarga pejabat Polri. Karena itu, pelecehan terhadap sang istri dinilai sangat janggal.

"Menjadi sangat aneh bila tiba-tiba pelaku menjadi berubah, berani melecehkan istri pimpinan di rumah dinas pimpinan, yang tentu saja ada anggota polisi yang berjaga atau orang-orang lain di kediaman," jelas dia.

Bambang pun meminta Polres Metro Jakarta Selatan mengusut tuntas kasus tewasnya Brigadir Yosua. Pemeriksaan saksi diminta tidak fokus pada istri Kadiv Propam dan pelaku penembakan, Bhayangkara Dua (Bharada) E.

"Kalau kemudian yang menjadi saksi hanya istri Kadiv Propam dan pelaku, ini juga sangat lemah karena sulit untuk obyektif. Apakah di rumdin (rumah dinas) hanya mereka bertiga saja?," katanya.

Bukan hanya Bambang yang melihat ada banyak keanehan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melihat hal serupa.

Menurutnya banyak janggal dalam proses penanganan kasus polisi tembak polisi di rumah Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo. Penjelasan Polri dalam kasus itu menurut Mahfud juga tidak jelas hubungan antara sebab dan akibat.

"Kasus ini memang tak bisa dibiarkan mengalir begitu saja karena banyak kejanggalan yang muncul dari proses penanganan, maupun penjelasan Polri sendiri yang tidak jelas hubungan antara sebab dan akibat setiap rantai peristiwanya," kata Mahfud dalam keterangannya, Rabu (13/7).

Mahfud mengatakan kredibilitas Polri dan Pemerintah menjadi taruhan dalam kasus ini, sebab lebih dari setahun terakhir Polri selalu mendapat penilaian atau persepsi positif yang tinggi dari publik berdasarkan hasil berbagai lembaga survei.

"Kinerja positif pemerintah dikontribusi secara signifikan oleh bidang politik dan keamanan, serta penegakan hukum. Hasil survei terakhir Indikator Politik yang baru diumumkan kemarin misalnya mengatakan begitu," katanya.

Ia pun menilai langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit membentuk tim khusus terdiri orang-orang kredibel dan dipimpin oleh Komjen Gatot Eddy, sudah tepat.

"Itu sudah mewakili sikap dan langkah Pemerintah sehingga Kemenko Polhukam akan mengawalnya," katanya.

Di sisi lain, sebagai Ketua Kompolnas, ia sudah berpesan kepada Sekretaris Kompolnas Benny J. Mamoto untuk aktif menelisik kasus itu guna membantu Polri membuat perkara menjadi terang.

"Perkembangannya bagus juga karena selain membentuk tim, Kapolri juga sudah mengumumkan untuk menggandeng Kompolnas dan Komnas HAM guna mengungkap secara terang kasus ini," kata Mahfud.(tribun network/nir/man/den/dod/TRIBUN JATENG CETAK)