Menkeu Terbitkan Aturan Penggunaan NIK Sebagai NPWP

PMK No.112 tahun 2022 mengatur penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Editor: Vito
instagram
Menkeu Sri Mulyani 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.112 tahun 2022. Hal ini sehubungan dengan penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

“Terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022, wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk dan wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, menggunakan NIK sebagai NPWP,” demikian tegas Pasal 2 Ayat (1) huruf a PMK 112/2022, seperti dikutip Rabu (20/7).

Penerapan NIK sebagai NPWP tersebut langsung dicoba oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo dalam Perayaan Hari Pajak 2022, Selasa (19/7). Keduanya mendemokan login ke aplikasi pajak.go.id menggunakan NIK.

"Saya sudah mencobanya sendiri kemarin saat peresmian implementasi NIK sebagai NPWP dalam rangkaian acara Peringatan Hari Pajak ke-77. Selain bertujuan menyederhanakan perpajakan, penggantian NIK sebagai NPWP ini juga merupakan bagian dari reformasi perpajakan jilid II," kata Sri Mulyani, seperti dikutip dari akun Instagram resminya @smindrawati, Rabu (20/7).

Seiring dengan perekonomian dunia yang berubah, menurut dia, tantangan global semakin rumit, dan dalam rangka menghindari kecurangan di bidang perpajakan, maka reformasi perpajakan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Sebab, tak hanya memperluas basis pemajakan, reformasi ini juga mendorong terbentuknya sistem perpajakan berbasis digital, sehingga para wajib pajak dapat mengakses layanan perpajakan secara daring kapan saja dan di mana saja.

"Dengan dukungan respons otomatis dari sistem, tentu layanan daring ini dapat menjadi solusi untuk sistem perpajakan yang lebih efektif dan efisien," jelas Sri Mulyani.

Adapun, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak nantinya memberikan NPWP kepada wajib pajak (WP) orang pribadi dengan cara mengaktivasi NIK berdasarkan permohonan pendaftaran WP atau secara jabatan.

Sebelum menggunakan NIK menjadi NPWP, data identitas WP harus dilakukan pemadanan dengan data kependudukan yang ada di Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Nantinya, data pemadanan akan terbagi menjadi dua, yaitu data valid dan data belum valid. Data valid berarti data identitas WP telah padan dengan data kependudukan, sedangkan data belum valid bila data WP belum padan.

Dalam hal data yang belum padan, Ditjen Pajak akan menyampaikan permintaan klarifikasi atas data hasil pemadanan kepada WP. Klarifikasi itu termasuk data alamat pos elektronik dan nomor telepon seluler, data alamat tempat tinggal WP saat ini, data klasifikasi lapangan usaha, dan unit keluarga.

Para WP bisa melakukan pemadanan data lewat laman resmi Ditjen Pajak, menghubungi contact center DItjen Pajak, mendatangi kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar, maupun saluran lain yang ditentukan oleh Ditjen Pajak.

Ditjen Pajak menegaskan, NPWP yang saat ini dipegang oleh para wajib pajak masih bisa digunakan pada layanan administrasi perpajakan. Namun, penggunannyna secara terbatas, sampai dengan 31 Desember 2023.

Integrasi NIk dan NPWP itu untuk memberi keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP, seperti asa UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), memberi kesetaraan dan mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Selain itu juga mendukung kebijakan satu data pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. (Kontan.co.id/Bidara Pink/Kompas.com/Yohana Artha Uly)

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved