Berita Tegal

Polres Tegal Sosialisasi Larangan Odong-odong Angkut Penumpang di Jalan, "Rata-rata Tak Berizin" 

Satlantas Polres Tegal bersama Dishub, Satpol PP sosialisasi larangan odong-odong.

Penulis: Desta Leila Kartika | Editor: sujarwo
Humas Polres Tegal
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tegal, bersama Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tegal, sedang melaksanakan sosialisasi larangan odong-odong untuk mengangkut penumpang di jalan. Berlokasi di Rumah Makan Parigogo, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Rabu (20/7/2022). 

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tegal, bersama Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tegal, melaksanakan sosialisasi larangan odong-odong untuk mengangkut penumpang di jalan.

Hal tersebut dibenarkan Kapolres Tegal, AKBP Arie Prasetya Syafa’at, melalui Kasatlantas Polres Tegal, AKP Erwin Chan Siregar, pada Tribunjateng.com, Rabu (20/7/2022). 

AKP Erwin menjelaskan, kendaraan odong-odong biasanya mobil tua yang kemudian dimodifikasi supaya lebih menarik.

Padahal kenyataannya, mayoritas spesifikasi atau surat-suratnya sudah mati. 

“Odong-odong atau kereta wisata memang tidaklah berizin, kami cek surat kendaraannya juga sudah mati, dan rata-rata memang mobil tua kemudian dimodifikasi jadi panjang supaya bisa mengangkut penumpang,” ujar Kasatlantas Polres Tegal, AKP Erwin, pada Tribunjateng.com, Rabu (20/7/2022).  

Dalam kesempatan ini, AKP Erwin juga menyampaikan agar pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, untuk segera menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Bupati Tegal yang kemudian diteruskan hingga tingkat bawah.

“Kami berdiskusi dan minta jajaran OPD hingga tingkat camat, bahkan tingkat bawah sampai RT, untuk masing-masing menyosialisasikan atau mengimbau warga agar tidak menggunakan kendaraan yang tidak berizin,” tegasnya.

Selain itu, diharapkan juga jajaran OPD yang bersangkutan ikut membantu mengenai sosialisasi tentang larangan odong-odong ini, seperti halnya Dinas Pariwisata maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. 

“Tujuannya supaya disampaikan kepada sekolah-sekolah yang mungkin masih ada kebiasaan membawa anak muridnya untuk pergi wisata menggunakan atau nyarter odong-odong. Saya sarankan tidak usah, karena kami sampaikan juga ada larangannya,” ungkap AKP Erwin. 

Dikatakan, dalam hal ini pihaknya berupaya untuk preemtive dan selanjutnya upaya preventif yakni melakukan pengecekan di bengkel-bengkel yang dimungkinkan jadi tempat modifikasi atau tempat perbaikan kereta wisata tersebut.

“Sudah ada beberapa yang kami datangi dan undang ke polres, serta kami minta klarifikasi yang pada intinya sekaligus menyampaikan bahwa ini adalah tindakan yang salah serta ada ancaman pidananya juga,” tuturnya. 

Kasatlantas Polres Tegal menegaskan, jika memang mendapati pelanggar yang masih menggunakan odong-odong atau kereta wisata di jalan raya, maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Ada pidananya juga yakni pasal 277, undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang larangan untuk memodifikasi kendaraan tanpa izin, dengan ancaman hukuman satu tahun penjara atau denda sebesar Rp 24 juta,” terangnya. 

Tambahan informasi: 

Sebagaimana pasal 277 UU nomor 22 tahun 2009, yakni setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun, atau denda paling banyak Rp 24 juta. (*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved